Denpasar – Perusahaan Pelayaran Nasional PT Dharma Lautan Utama, menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) ke -19 di The Anvaya beach resort Bali, selama dua hari Jumat (14/1) hingga Sabtu (15/1).
Rakernas dilakukan secara tatap muka dihadiri Yogie Nugraha, Kasubdit pengembangan usaha angkutan laut Ditjen Hubla, Bambang Siswono Kasubdit Sarana Sungai danau dan penyeberangan Direktorat TSPP Ditjen Hubdat, Rizal E Halim Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Dirut PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia Anita Puji Utami, Ir.Tri Achmadi dan Bambang Haryo Soekartono Penasehat Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU) mewakili Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
Dirut PT Dharma Lautan Utama Erwin H Pudjono dalam sambutannya mengatakan, Rakernas PT DLU merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan selama dua hari, dengan mengangkat tema kesiapan industri angkutan laut dan penyeberangan untuk menyambut pertumbuhan ekonomi di era kenormalan baru.
Dia berharap, dalam agenda Rakernas tahun ini para peserta yang terdiri dari para Direksi, Senior Manajer dan Manajer cabang, dapat melakukan diskusi secara konstruktif sekaligus mendapatkan informasi terkini tentang rencana arah dan kebijakan transportasi laut dan penyeberangan dalam menyambut pertumbuhan ekonomi di era kenormalan baru. Kata Erwin.
Bambang Siswono, Kasubdit Sarana Sungai danau dan penyeberangan Direktorat TSPP Ditjen Hubdat mengatakan PT Dharma Lautan Utama merupakan tolak ukur Pemerintah untuk memperbaiki regulasi-regulasi yang ada di Kementerian Perhubungan.
Menjawab pertanyaan awak media, terkait insentif di sektor angkutan penyeberangan, Bambang mengatakan, Kemenhub memang belum mengalokasikan. Namun kedepan pihaknya akan melihat itu, apakah perlu itu dilaksanakan.
Dikatakan dia, ada 252 jalur perintis yang disubsidi oleh Pemerintah, inilah yang dapat digunakan oleh perusahaan angkutan laut dan penyeberangan swasta untuk melayani trayek tersebut.Katanya
Sementara itu, Bambang Haryo Soekartono Penasehat utama PT DLU mengapresiasi Rakernas ke 19 PT DLU yang digelar dua hari di Bali. Kata Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini, PT DLU Holding merupakan salah satunya perusahaan pelayaran swasta nasional yang mempertemukan antara pemangku kebijakan dengan jajaran direksi, senior manager dan manager cabang.
Hal ini dilakukan, agar jajaran PT DLU bisa cepat menyerap aturan – aturan baru dari pemerintah dan mengaplikasikannya dalam kinerja direktorat dan cabang masing masing.Kata BHS, dikutip dari akun Instagram @bambangharyos, Selasa (18/1), menyambungkan.
“Dengan hadirnya unsur pemerintah, diharapkan semua kendala yang dialami oleh PT. Dharma Lautan Utama Holding dapat cepat diserap oleh Pemerintah Pusat untuk menjadi kajian dan evaluasi dalam memberikan pelayanan atau aturan yang diberlakukan kepada dunia usaha di bidang angkutan atau transportasi di Indonesia khususnya PT. Dharma Lautan Utama Holding”Tutup BHS
Tinggalkan Balasan