Bali  

Ngeri, Catatan Hitam Warga Batu Ampar Tanahnya Dirampas

Ket Photo : Ilustrasi Net

Buleleng, Deliknews – Masih lekat dalam ingatan warga Desa Batu Ampar Buleleng dikabarkan mengalami intimidasi sangat mendalam dalam mempertahankan hak kepemilikan tanah di tempat mereka dilahirkan.

Bagaimana warga merasa ketakutan dan stres, sehingga satu warga tidak kuat menghadapi tekanan harus gantung diri, memikirkan tempat tinggal yang disinyalir dirampas paksa oknum tidak bertanggungjawab melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng Bali.

“Made Lastya satu diantara korban yang pernah ditodong senjata Pistol oleh oknum. Dan juga Pan Dayuh sampai Mati Gantung Diri karena stres diintimidasi menjadi catatan hitam yang membuat ngeri dan miris,” ungkap Tirtawan kepada awak media di Buleleng Bali, Rabu (15/06/2022)

Nyoman Tirtawan yang juga mantan anggota DPRD Bali di bidang Hukum ini menjelaskan, peristiwa pengusiran dan dugaan perampasan tanah milik warga Batu Ampar ini terjadi saat Putu Agus Suradnyana menjabat sebagai Bupati yang berakhir masa jabatannya bulan Agustus 2022 mendatang.

“Rahnawi dan 16 warga lainnya pemegang sertifikat hak garap tahun 1963 dan rajin bayar pajak diusir dari tanah kelahirannya oleh preman dan tanahnya dirampas dengan tembok disekelilingnya setinggi 2 meter sekitar tahun 2017. Ada Hotel Bali Dinasti berdiri di dekat tanah miliknya sehingga tidak bisa bertani atau berkebun jagung, kacang dan sayuran,” beber Tirtawan yang selama ini terlihat getol mendampingi warga Desa Batu Ampar memperjuangkan haknya.

Ia mengutuk adanya perbuatan perbuatan telah melanggar hak asasi manusia. Terlebih sebutnya oknum itu adalah pejabat dengan dalil palsu atau fiktif mencatatkan tanah yang tidak ada buktinya pada dokumennya sebagai aset dengan pembelian nol (0) rupiah. Begitu juga sangat memakukan saksi lain juga oknum pemerintah menyatakan hibah.

Lanjut ia tegaskan, Bupati Buleleng sebelumnya Putu Bagiada terbukti memberikan rekomendasi pensertifikatan tanah warga yang sudah memenuhi syarat pada tahun 2007 adalah fakta tidak ada aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng di Batu Ampar.

“Sertifikat tanah hak milik warga terbit atas surat Bupati Buleleng terdahulu, Kepala Kantor Buleleng, Gubernur Bali dan Menteri Dalam Negeri mau digugat? Semoga yang melawan hukum dan Pemerintah yang lebih tinggi diproses dengan cepat dan dijebloskan ke penjara,” singgung Tirtawan.

Sebelumnya, dihubungi wartawan secara terpisah Kabag Humas Pemkab Buleleng Nyoman Agus Tri Kartika Yuda menjelaskan, sebetulnya dalam pembicaraan di bidang aset dikatakan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengakui ada kelalaian. Akan tetapi sebutnya, ATR/BPN tidak bisa serta merta membatalkan hak pengelolaan lahan (HPL) tersebut sehingga ATR/BPN menyerahkan kepada Pemkab untuk melakukan gugatan ke Pengadilan.

Saat ini lanjut Agus Tri Kartika Yuda, bahwa bagian Hukum Pemkab Buleleng sedang menyiapkan dokumen-dokumen untuk melakukan gugatan dan pencabutan Sertifikat Hak Milik (SHM) warga dan nanti diharapkan Pengadilan yang membuktikan.

“Apa pun hasilnya dan terkait dengan posisi Bapak Bupati sebetulnya beliau itu tidak ingin berperkara dengan masyarakatnya sendiri. Terlebih beliau ingin mengakhiri masa jabatan dalam keadaan masyarakatnya damai,” terangnya.

Ia berharap, pada pihak-pihak tertentu agar tidak melakukan serangan secara pribadi kepada Bupati Buleleng lantaran bagaimanapun dia juga warga negara dan tentu punya hak-hak yang harus dihormati bersama.

“Langkah selanjutnya Bapak Bupati menunggu dan menghormati. Bila beliau harus dimintai keterangan beliau sangat siap sekali dan beberapa pejabat di Pemkab Buleleng terutama dari Bidang Aset Daerah dan Pengelola Keuangan sudah diminta keterangan dan Bupati Buleleng memerintahkan untuk memberikan data sebaik-baiknya dan transparan,” pungkas Agus Tri Kartika Yuda. [ dn ]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.