Tanggapi Laporan Darlinsah, Ini Kata KPK Soal Kasus Pengadaan Bibit Ternak di Sumbar

Kantor KPK
Kantor KPK

Jakarta, – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menanggapi laporan Darlinsah, SH yang merupakan masyarakat Sumbar melaporkan temuan BPK atas Pengadaan Bantuan Bibit Ternak dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Pemprov Sumbar tahun 2021, ditotal mencapai Rp1,3 Miliar lebih.

“Ya benar, laporan yang saya buat ke KPK sudah ditanggapi. Melalui layanan pengaduan masyarakat KPK telah menghubungi pada (14/7/22) menyampaikan sudah naik sidik ditangani Kejati Sumbar,” kata Darlinsah.

Disampaikan Darlinsah yang juga wartawan ini bahwa KPK mengatakan apabila kasus sudah ditangani APH setempat, maka APH lain akan melihat bagaimana prosesnya. Kalau ada kendala atau berlarut – larut penanganannya, bisa lakukan supervisi ke KPK.

“Kalau supervisi bisa nanti bersurat, terkait perkara tersebut. Bersurat ke KPK,” katanya.

Kemudian untuk Perjalanan Dinas dugaan fiktif pada Dinas PKH Pemprov Sumbar senilai Rp386 juta lebih. Menurutnya tidak menjadi kewenangan KPK, sebab masih dibawah Rp1 miliar, maka jadi kewenangan Polda atau Kejati setempat.

Menanggapi itu, Darlinsah mengapresiasi Kejati Sumbar yang telah menindaklanjuti persoalan pengadaan bibit ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemprov Sumbar.

“Apresiasi dan kita dukung. Kita yakin Kejati Sumbar akan mengungkap kasus ini dengan transparan. Sebagai masyarakat kita berharap Kejati Sumbar juga melakukan pemeriksaan terhadap temuan perjalanan dinas yang diduga fiktif,” tukas Darlinsah.

Sebelumnya diberitakan, Darlinsah mengapresiasi kinerja BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan bibit ternak pada Dinas PKH Pemprov Sumbar yang menjadi sorotan masyarakat beberapa waktu lalu, disebut – sebut ada dugaan gagal perencanaan, dan bantuan tidak sesuai spesifikasi hingga ada terjadi penolakan dari kelompok masyarakat penerima bantuan bibit ternak ini.

Bukan hanya pengadaan, ternyata BPK juga mengaudit perjalanan dinas pada Dinas PKH Pemprov Sumbar ini, ditemukan ratusan juta pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai kondisi senyatanya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 04/LHP/XVIII.PDG/01/2022 tertanggal 27 Januari 2022, ada 2 item yang menjadi temuan pada Dinas PKH Pemprov Sumbar, yaitu Penerima Bantuan Benih/Bibit Ternak Sebesar Rp1.009.008.000,00 Tidak Sesuai Persyaratan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Sebesar Rp386.630.000,00.

Menurut Darlinsah, merujuk kepada hasil pemeriksaan BPK terhadap dokumen Juklak Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang ditetapkan oleh Kepala Dinas PKH Pemprov Sumbar, terdapat pedoman bagi Dinas Kabupaten/Kota yang menangani Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan seleksi CP/CL, namun juklak tersebut tidak pernah didistribusikan oleh Dinas PKH Pemprov Sumbar sehingga Dinas Kabupaten/Kota tidak mempunyai pedoman yang seragam dalam seleksi CP/CL.

Pemeriksaan selanjutnya, diketahui Tim Teknis Provinsi telah melakukan koordinasi dan sosialisasi kegiatan bersama Dinas Kabupaten/Kota pada awal Tahun 2021. Pada sosialisasi tersebut, Tim Teknis Provinsi memberikan informasi terkait jenis bantuan yang akan diberikan kepada kelompok. Selain itu, pada saat sosialisasi Tim Teknis juga telah memberikan daftar nama kelompok calon penerima bantuan untuk diverifikasi oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, bukan meminta usulan dari Dinas Kabupaten/Kota terkait dengan kelompok yang layak dan prioritas untuk diberikan bantuan.

Kepala Dinas PKH Pemprov Sumbar mengeluarkan Surat Nomor 524.3/14/DPKH-SB/2021 tanggal 8 Januari 2021 untuk meminta Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan seleksi CP/CL kegiatan dan menetapkan kelompok penerima. Batas waktu SK Penetapan paling lambat minggu kedua Februari 2021. Bersama surat tersebut, diketahui terdapat lampiran yang sudah memuat informasi tentang komoditas ternak, nama kelompok, alamat kelompok, dan nama serta nomor telepon seluler ketua kelompok.

Selanjutnya, Tim Teknis Kabupaten/Kota membuat daftar kelompok yang memenuhi CP/CL dan jika terdapat kelompok yang tidak memenuhi kriteria pada usulan awal, maka akan disampaikan kepada Tim Teknis Provinsi. Atas hal tersebut, Tim Teknis Provinsi mengirim kembali daftar kelompok pengganti untuk dilakukan seleksi CP/CL oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, setelah Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan seleksi CP/CL berdasarkan daftar pada lampiran dan usulan kelompok pengganti tersebut, Kepala Dinas PKH Pemprov Sumbar a.n. Gubernur Sumatera Barat menerbitkan Keputusan Nomor 800/03/Kpts/DPKHSB/2021 tentang Penetapan Kelompok Penerima dan Petugas Pendamping Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.

Tim Teknis Kabupaten/Kota memiliki perbedaan pemahaman dan pengendalian internal dalam pelaksanaan pendataan kelompok dan pelaksanaan seleksi CP/CL. Tim Teknis Kabupaten/Kota mengakui bahwa kegiatan verifikasi tersebut hanya dilakukan terhadap kelompok yang telah disampaikan oleh Tim Teknis Provinsi, bukan berdasarkan database kelompok ternak yang telah menjadi binaan dinas teknis terkait di Kabupaten/Kota.

Fungsi Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan seleksi CP/CL seharusnya menerima atau menolak kelompok yang dinyatakan layak untuk menerima bantuan, namun dalam pelaksanaannya hanya membantu daftar usulan calon kelompok penerima yang diberikan agar memenuhi syarat sebagai calon penerima bantuan, sehingga CP/CL di beberapa Kabupaten/Kota tidak berjalan sesuai fungsi yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan.

Selanjutnya juga diketahui bahwa Tim Teknis Provinsi tidak mensyaratkan bahwa kelompok penerima bantuan memenuhi tahapan pembentukan kelompok tani sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan CP/CL di Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota terkait menunjukkan terdapat kelompok yang tidak memenuhi syarat sebagai calon penerima ternak.

Calon pengganti untuk kelompok-kelompok yang tidak memenuhi syarat tersebut juga tidak diusulkan oleh OPD terkait melainkan oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang mengusulkan kelompok sebelumnya. Setelah melalui tahap penggantian kelompok, calon penerima bantuan ternak ditetapkan dalam SK Gubernur Nomor 800/03/Kpts/DPKH-SB/2021 tentang Penetapan Kelompok Penerima dan Petugas Pendamping Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen penetapan kelompok tani penerima bantuan ternak dan pertanggungjawaban realisasi belanja persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat, diketahui terdapat tujuh kelompok penerima bantuan ternak yang ditetapkan dalam SK Gubernur Nomor 800/03/Kpts/DPKHSB/2021 tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut.

1. Kelompok Wanita Tani (KWT) KMS dan Kelompok HMB dibentuk tidak atas musyawarah kelompok

2. Anggota Kelompok GM tidak terdaftar dalam SK Kelompok yang ditetapkan oleh Wali Nagari, dan seluruh anggota kelompok tidak terdaftar dalam aplikasi Simluhtan

3. Surat Pernyataan Kesanggupan Kelompok Mtd dan Kelompok Bsb tidak ditandatangani dan distempel oleh Wali Nagari, proposal pada tahapan proses pengajuan tidak sesuai dengan stempel asli.

4. Kelompok Sy dan Kelompok BR dibentuk tanpa melibatkan penyuluh serta anggota kelompok tidak ada di aplikasi Simluhtan.

Hal tersebut mengakibatkan bantuan benih/bibit ternak yang diserahkan kepada masyarakat minimal sebesar Rp1.009.008.000,00 tidak tepat sasaran, dan tujuan kegiatan ternak untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat peternak Provinsi Sumatera Barat tidak tercapai.

Kemudian Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Dinas PKH Pemprov Sumbar Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Sebesar Rp386.630.000,00.

Berdasarkan pengujian dari BPK atas bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dan wawancara dengan pejabat yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan pada daerah tujuan perjalanan dinas dan konfirmasi atas dokumen lembar kunjungan pada surat pertanggungjawaban Bidang Produksi dan Teknologi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemprov Sumbar, diketahui bahwa terdapat perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan oleh Bidang Produksi dan Teknologi.

Hasil konfirmasi kepada pejabat yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan pada Pemerintah Kabupaten/Kota tanggal 5 November sampai dengan 13 Desember 2021 serta hasil konfirmasi kepada pelaksana perjalanan dinas atas pertanggungjawaban uang harian dan biaya penginapan, menunjukkan terdapat pembayaran uang harian dan biaya penginapan tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp386.630.000,00.

Surat Perintah Tugas (SPT) tidak seluruhnya dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas dan daerah tujuan perjalanan dinas yang tertera pada SPT juga tidak sesuai dengan tujuan perjalanan dinas yang senyatanya.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga mengakibatkan indikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp386.630.000,00 atas perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi senyatanya pada Dinas PKH Pemprov Sumbar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.