SMPN 1 Mapattunggul Tidak Miliki Arsip SPJ Dana BOS 2019-2021, Kabid SMP: Seharusnya Ada di Sekolah

- Tim

Sabtu, 24 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

Pasaman, – Setelah permohonan informasi publik salinan dokumen RKAS, penggunaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 Mapattunggul oleh Wartawan Deliknews.com tanggal 15 Desember 2023 kepada Dinas Kominfotik Kabupaten Pasaman. Kini Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BOS SMPN 1 Mapattunggul periode 2019 – 2021 dipertanyakan keberadaannya.

Menindaklanjuti surat permohonan tersebut, pada 18 Januari 2024, Dinas Kominfotik Kabupaten Pasaman menyurati SMPN 1 Mapattunggul agar memberikan salinan dokumen yang diminta oleh Wartawan Deliknews.com sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kemudian pada 20 Februari 2024, Deliknews.com menerima balasan surat dari Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Pasaman, Budi Hermawan dengan melampirkan balasan surat dari Kepala SMPN 1 Mapattunggul, Lidya Fitri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menindaklanjuti surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 042/ /Diskominfo-2024 tanggal 18 Januari 2024 perihal permintaan dokumen informatika publik. Sekaitan dengan permintaan dokumen informasi publik tersebut saya memberikan tanggapan bahwa:

  1. Pemberian Salinan data informasi publik terkait penggunaan dan pelaporan dana BOS bila dibuka oleh selain pengawas sekolah, TIM BOS Kabupaten/Propinsi dan Auditor yang berwenang beresiko penyalahgunaan informasi.
  2. Terkait permintaan salinan dokumen informasi penggunaan dana BOS regular pada tahun 2019-2022, pada masa itu saya belum menjabat sebagai kepala sekolah di SMPN 1 Mapat Tunggul untuk itu kurang etis jika saya yang memberikan.

Demikian balasan surat dari Kepala SMPN 1 Mapattunggul, Lidya Fitri kepada Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Pasaman.

Baca Juga :  Tutupi Informasi Dana BOS, SMPN 1 Mapattunggul Diduga Langgar Permendikbud

Keputusan SMPN 1 Mapattunggul yang tidak bersedia memberikan atau membuka dan atau menutupi informasi penggunaan dan pelaporan dana BOS dianggap tidak sesuai dengan prinsip transparansi penggunaan dana BOS sebagaimana telah diatur dalam sejumlah Permendikbud tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.

Terakhir pada Jumat 23 Februari 2024, Kepala SMPN 1 Mapattunggul, Lidya Fitri mengungkapkan alasan tidak dapat memberikan data yang dimohonkan karena tidak ia miliki dan tidak dia terima sejak menjabat sebagai kepala di sekolah tersebut.

Baca Juga :  SMPN 1 Mapattunggul Tutupi Informasi Dana BOS hingga Disebut Tak Ada SPJ, Kabid SMP: Harus Dikelola Secara Terbuka

“Saya menjabat sebagai Kepala SMPN 1 Mapattunggul sejak Juni 2022, jadi saya tidak ada punya data maupun SPJ BOS tahun 2019 – 2021”, ungkap Kepala SMPN 1 Mapattunggul, Lidya Fitri.

Sementara Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, Muslim mengatakan bahwa seharusnya ada arsip SPJ BOS disetiap masing – masing sekolah termasuk SMPN 1 Mapattunggul.

“Seharusnya SPJ itu ada di arsipkan di sekolah. Walaupun kepala sekolah bertukar”, kata Muslim, Jumat (23/2/2024).

Muslim menjelaskan, pelaporan dana penggunaan BOS langsung melalui Aplikasi Markas, dan SPJ tidak diarsipkan di Dinas Pendidikan.

Baca Juga :  Disdik Pasaman Buka Suara Terkait Kejanggalan Dana BOS SMPN 1 Mapattunggu Hingga Disebut Tak Ada SPJ

“Pelaporan itu langsung melalui aplikasi Markas, jadi dinas tidak mengarsipkan SPJ setelah diverifikasi. Semua kepsek membuat SPTJM dan mengarsipkan SPJ itu di sekolah masing-masing”, tukas Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.

Bukan hanya persoalan tersebut, ditemukan juga persoalan lain yaitu dugaan kejanggalan penggunaan dana BOS SMPN 1 Mapattunggul di masa pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2020 dan 2021 untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebagaimana catatan Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia.

Kejanggalan dimaksud bahwa sejak tahun 2020 siswa telah dilarang berkumpul sesuai surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid-19, kebijakan ini membuat belajar yang sebelumnya bertahap muka dilakukan melalui daring atau online.

Atas persoalan tersebut, tentunya menjadi kewenangan penegak hukum melakukan pemeriksaan dan mengusut dugaan kejanggalan serta memproses hukum bila ditemukan penyalahgunaan uang negara.

Berita Terkait

Terkait Pemeriksaan dan Pemberhentian Sekda Pasaman, Pengamat Hukum: Pelanggaran Etik Bila Bupati Tak Patuhi Arahan Gubernur
Disdik Pasaman Buka Suara Terkait Kejanggalan Dana BOS SMPN 1 Mapattunggu Hingga Disebut Tak Ada SPJ
SMPN 1 Mapattunggul Tutupi Informasi Dana BOS hingga Disebut Tak Ada SPJ, Kabid SMP: Harus Dikelola Secara Terbuka
Bencana Longsor Rontokkan Pembangunan Jalan di Mapattunggul Pasaman
Kewenangan Dipertanyakan, Inspektorat Periksa Sekda Non Aktif Pasca Bupati Pasaman Diperiksa Ombudsman
BPK Temukan Masalah Serius Enam Paket Proyek IPAL Dinkes Pasaman
Kejari Pasaman Terima Titipan Pengembalian Kerugian Negara dari Mantan Wali Nagari Sundata
Tanaman Karet Sumber Nafkah Ditumbang Tanpa Izin, Warga Pasaman Pagar Jalan sebagai Bentuk Perlawanan

Berita Terkait

Rabu, 27 Maret 2024 - 17:08 WIB

Terkait Pemeriksaan dan Pemberhentian Sekda Pasaman, Pengamat Hukum: Pelanggaran Etik Bila Bupati Tak Patuhi Arahan Gubernur

Kamis, 29 Februari 2024 - 12:03 WIB

Disdik Pasaman Buka Suara Terkait Kejanggalan Dana BOS SMPN 1 Mapattunggu Hingga Disebut Tak Ada SPJ

Selasa, 27 Februari 2024 - 15:14 WIB

SMPN 1 Mapattunggul Tutupi Informasi Dana BOS hingga Disebut Tak Ada SPJ, Kabid SMP: Harus Dikelola Secara Terbuka

Sabtu, 24 Februari 2024 - 11:26 WIB

SMPN 1 Mapattunggul Tidak Miliki Arsip SPJ Dana BOS 2019-2021, Kabid SMP: Seharusnya Ada di Sekolah

Senin, 5 Februari 2024 - 10:28 WIB

Bencana Longsor Rontokkan Pembangunan Jalan di Mapattunggul Pasaman

Kamis, 1 Februari 2024 - 13:46 WIB

Kewenangan Dipertanyakan, Inspektorat Periksa Sekda Non Aktif Pasca Bupati Pasaman Diperiksa Ombudsman

Rabu, 31 Januari 2024 - 13:38 WIB

BPK Temukan Masalah Serius Enam Paket Proyek IPAL Dinkes Pasaman

Sabtu, 27 Januari 2024 - 18:55 WIB

Kejari Pasaman Terima Titipan Pengembalian Kerugian Negara dari Mantan Wali Nagari Sundata

Berita Terbaru