JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa anggaran untuk program imunisasi nasional tahun ini mengalami kekurangan sekitar Rp1 triliun. Defisit anggaran yang cukup besar ini terjadi imbas adanya kebijakan pemotongan anggaran di Kementerian Kesehatan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Kesehatan kini tengah bergerak cepat mengajukan tambahan anggaran ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pihak Kemenkes berharap kekurangan dana utamanya untuk pengadaan fisik vaksin ini bisa segera ditutupi.
“Kalau gap 2026-nya sendiri, kita masih ada kekurangan Rp1 triliun, karena kemarin dipotong,” kata Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (23/6).
Budi menjelaskan bahwa Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, saat ini sedang mengawal langsung proses pengajuan dana tambahan tersebut. Kehadiran Sekjen Kemenkes di Badan Anggaran (Banggar) DPR menjadi sangat krusial demi menyelamatkan program vaksinasi nasional.
“Pak Sekjen kan sedang di Banggar, karena kita kan minta anggaran tambahan. Salah satu yang paling penting adalah, untuk 2026 ini karena kita dipotong, dipotong tuh termasuk anggaran imunisasi, anggaran vaksinasi. Bukan ininya ya, vaksinnya aja kita kurang,” jelas Budi.
Secara jangka panjang, Kemenkes sebenarnya telah menyusun rencana program imunisasi hingga tahun 2029 berdasarkan proyeksi jumlah kelahiran bayi. Total kebutuhan anggaran yang diajukan ke Kementerian Keuangan dan Bappenas mencapai Rp44,49 triliun, namun masih menyisakan kekurangan total sebesar Rp4,91 triliun.
Di samping urusan dana, Kemenkes juga tengah menggenjot tiga strategi utama, termasuk pemenuhan infrastruktur rantai dingin (cold chain) 100 persen dalam dua tahun. Selain itu, Budi menyoroti pentingnya edukasi masyarakat yang kini menjadi tantangan berat akibat maraknya gerakan anti-vaksin.
“Strategi mengenai edukasinya ini kita harus lebih serius, karena enggak tahu kenapa banyak orang-orang yang sekarang yang anti-vaksin,” pungkas Budi.
