Langsung ke konten
Selasa, 27 Oktober 2026
Nasional

Sindikat TPPO Makin Masif, Ahmad Sahroni Minta Polri dan KP2MI Ambil Langkah Luar Biasa!

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperkuat sinergi. Ia meminta instansi terkait mengambil langkah luar biasa demi memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) secara menyeluruh.

Sahroni menilai praktik pengiriman pekerja migran ilegal saat ini sudah berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, penanganan kasus ini tidak boleh lagi berfokus pada pelaku skala kecil, melainkan harus menyasar aktor utama di balik jaringan tersebut.

“Belakangan saya banyak membaca dan menerima laporan soal TPPO yang semakin mengkhawatirkan. Modusnya makin rapi, korbannya terus bertambah. Ini harus jadi perhatian serius. Saya mendukung penuh Kapolri, Menteri Pelindungan Pekerja Migran, dan Dirjen Imigrasi untuk mengambil langkah luar biasa membongkar sindikatnya sampai ke akar, jangan berhenti di perekrut lapangan saja,” kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis (30/7/2026).

Selain penindakan hukum secara tegas terhadap sindikat, Sahroni menekankan pentingnya pembenahan tata kelola penempatan pekerja migran di dalam negeri. Pembenahan sistem ini krusial agar masyarakat dapat mengakses saluran resmi dengan mudah tanpa harus tergiur oleh tawaran agen ilegal.

“Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan perbaikan tata kelola. Permudah jalur resmi, tutup celah pungutan liar, dan perketat pengawasan di setiap pintu keluar negara,” tutur Politikus Partai NasDem tersebut menambahkan.

Lebih jauh, Sahroni menggarisbawahi peran vital para pekerja migran sebagai pahlawan devisa yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah dituntut untuk senantiasa hadir dan memberikan perlindungan maksimal sejak tahap awal proses keberangkatan.

“Negara harus hadir melindungi pekerja migran dari awal proses keberangkatan, karena mereka berangkat untuk mencari kehidupan yang lebih baik, menyumbang devisa negara, bukan untuk menjadi korban mafia perdagangan orang,” ujar Sahroni mengakhiri imbauannya.