Maluku Utara

Bawaslu terima banyak laporan Pelanggaran Pilkada Malut

Ternate – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara, menerima banyak laporan terkait dugaan pelanggaran Pilkada Malut.

Laporan dugaan pelanggaran itu diterima dari 10 kabupaten kota. Tak hanya laporan pelanggaran, Bawaslu juga telah mengirimkan nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga kuat terlibat praktek Politik ke Komisi Aparatur sipil Negara (KASN).

Muksin Amrin, SH MH Ketua Bawaslu Malut kepada deliknews.com di Ternate, Minggu (17/6) mengatakan dugaan pelanggaran Pilkada dari 10 kabupaten/kota di Malut itu jumlahnya cukup banyak.

“Ya. jumlahnya cukup banyak, akan tetapi kita harus melihat datanya karena ini masih dalam situasi lebaran maka data tersebut berada di kantor” Kata Muksin.

Dikatakan Muksin, Pelanggaran yang dilakukan ASN juga sudah diproses setidaknya ada 40 lebih tetapi yang baru diputuskan yaitu sekitar 20 lebih, mereka yang diputus bersalah terkena sanksi dan atau kode etik ASN.

Mengenai dugaan politik uang, kata Muksin, pihaknya harus mengkaji lebih dalam apakah terstruktur dan masih dilakukan Paslon.

“Ada tahapan dalam menangani laporan dugaan politik uang. Pertama Bawaslu menerima laporan atau temuan, kemudian mengkaji dan laporan yang mengarah ke Pidana akan diserahkan ke pihak berwajib”Ungkapnya.

Disinggung mengenai kasus dugaan Politik uang yang dilakukan Paslon Nomor 1, Muksin mengatakan kasusnya telah dihentikan sebelum Ramadhan kemarin.

“Sudah dihentikan kasusnya, bukan politik uang akan tetapi Paslon tersebut mencabut tisu dari saku celana kemudian ada uang yang keluar. Tapi kasus itu sudah dihentikan”Ucapnya.

Sejauh ini kata dia, pihaknya telah siap melakukan pengawasan di seluruh kabupaten/kota Malut dalam hal penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Malut 27 juni 2018 mendatang.

(cr6)

Tags

Related Articles