Senin, 11 Februari 2019 - 20:12 WIB

Bambang Haryo sat masih menjadi anggota DPR-RI melakukan Sidak di kawasan tanjung perak

Bambang Haryo sat masih menjadi anggota DPR-RI melakukan Sidak di kawasan tanjung perak

Bambang Haryo Ingatkan Pemerintah Soal Tol Laut

Surabaya – Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono, senin (11/02) menyambangi kawasan pelabuhan tanjung perak, Surabaya.

Disambut, jajaran pejabat teras Kantor Kesyabandaran Utama Tanjung Perak, kedatangan BHS sapaan akrab Bambang Haryo yakni, untuk memastikan secara langsung progresivitas tol laut yang diberlakukan pemerintah sejak tahun 2015 lalu.

Dalam inspeksi itu, Bambang mengingatkan agar barang-barang komoditi yang diangkut dan dikirim melalui tol laut harus terpantau.

Ini karena, Bambang menganggap pemerintah belum melakukan pengawasan secara rinci mulai dari pengawasan jumlah barang yang dikirim, kemana saja lokasi tujuan pengiriman dan dijual dengan harga berapa setelah tiba di tempat tujuan.

“Saya tanya barang-barang ini dipantau tidak, apa saja barang yang diangkut, barang mau dijual kemana, ternyata jawabannya tidak ada yang tahu. Ternyata setelah barang sampai langsung dilepas lewat mekanisme pasar,” ujar BHS, kepada Wartawan, Senin.

Dengan begitu, menurut dia, yang diuntungkan bukan rakyat tapi para pengusaha.

“Harusnya komoditi yang diangkut tol laut diatur pemerintah, jadi bukan dari pelayaran. Karena pemerintah yang tahu kebutuhan rakyat, mana kebutuhan yang dibutuhkan, mana kebutuhan yang perlu distabilisatorkan harganya,” tegasnya.

Untuk itu anggota fraksi Gerindra DPR-RI ini, mendesak pemerintah agar memperbaiki fungsi dan regulasi tol laut sehingga menguntungkan rakyat serta sebagai stabilisator harga komoditi pasar.

“Jangan sampai tol laut ini hanya dibuat bisnis untuk kelompok-kelompok tertentu, tapi tol laut harus benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Tol laut dibangun dengan duit rakyat, bukan duit pemerintah,” tandas Bambang yang kini maju sebagai Caleg DPR-RI Dapil jatim1 Surabaya-Sidoarjo.

Artikel ini telah dibaca 1301 kali

loading...
Baca Lainnya

Vaksinasi dan Disiplin Protokol Solusi Cegah Penyebaran Corona

Oleh: Putu Prawira Vaksinasi nasional adalah harapan baru untuk mengakhiri pandemi Covid-19. Pemberian imunisasi wajib...

5 Desember 2020, 04:37 WIB

UU Cipta Kerja Memperbaiki Iklim Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus

Oleh : Alfisyah Dianasari Omnibus law UU Cipta Kerja begitu dahsyat sehingga digadang-gadang akan mengubah...

4 Desember 2020, 23:14 WIB

Deklarasi Papua Merdeka Benny Wenda Tidak Diakui

Oleh : Sabby Kosay Benny Wenda menjadi sorotan karena tiba-tiba mendeklarasikan negara Papua Barat dan...

4 Desember 2020, 22:22 WIB

Pembubaran Lembaga Nonstruktural Demi Penyederhanaan Birokrasi

Oleh : Zakaria Masyarakat kembali dikejutkan dengan langkah Presiden Jokowi yang membubarkan 10 lembaga negara....

4 Desember 2020, 22:13 WIB

Dukung Pemerintah, Media Kata Indonesia Gelar Live Podcast Ajak Masyarakat Sukseskan Penanganan Covid-19 Lewat Protokol Kesehatan dan Vaksinasi

Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkominfo pada Oktober 2020 mencatat ada 1.731 berita hoaks yang...

4 Desember 2020, 19:48 WIB

Kapolri Tegaskan Tindak Tegas Siapapun yang Langgar Ketertiban Umum

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan organisasi...

3 Desember 2020, 23:47 WIB

loading...