Sabtu, 30 Maret 2019 - 08:06 WIB

Suasana di Bandara Ngurah Rai Bali (Foto : deliknews.com)

Suasana di Bandara Ngurah Rai Bali (Foto : deliknews.com)

Aturan Baru Tarif Tiket Pesawat, Begini kata Kemenhub

Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) suadah menetapkan aturan baru tiket pesawat dengan tarif batas bawah 35 persen dari batas atas. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan mengatakan besaran tarif akan dievaluasi secara rutin.

“Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub dapat melakukan evaluasi terhadap besaran tarif secara berkala setiap tiga bulan,” kata Hengki di Gedung Kemenhub, Jumat.

Tak hanya itu, jika sewaktu-waktu terdapat perubahan signifikan yang mempengaruhi kelangsungan kegiatan badan usaha angkutan udara maka tarif tersebut juga akan dievaluasi. Dengan Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang merupakan aturan baru tersebut dapat berubah sesuai kondisi.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Nur Isnin Istiartono juga memastikan dalam aturan yang telah ditetapkan hari ini (29/3) erdapat ketentuan baru bagi maskapai. Terutama dalam menentukan besaran tarif setiap rute penerbangan.

“Maskapai setiap harinya perlu memperhatikan masukan dari pengguna jasa, perlindungan konsumen, kemudian perlindungan dari persaingan tidak sehat dan airlines juga perlu mempublikasikan dengan benar,” jelas Isnin.

Selain KM Nomor 72 Tahun 2019, Kemenhub juga menerbitkan Peraturan Menteri Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Kedua aturan tersebut telah diundangkan hari ini.

Semua aturan tersebut merupakan pembaruan dari PM Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga berjadwal Dalam Negeri.

“Jadi yang tadinya Mekanisme Formulasi dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah ada di dalam satu Peraturan Menteri (PM Nomor 14 tahun 2016), sekarang terpisah menjadi Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri,” jelas Hengki.

Artikel ini telah dibaca 8138 kali

loading...
Baca Lainnya

PORANG ! Tak Punya Dana, Dinas Pertanian Bali Siap Fasilitasi

Denpasar – Dinas Pertanian Provinsi Bali mengaku siap memfasilitasi warga memiliki lahan namun tidak ada...

Ir. Wayan Sunarta selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Provinsi Bali.

22 Oktober 2020, 11:24 WIB

Gamang! Tahapan Mediasi GOR Bodong di Kelurahan Panjer

Denpasar – Terungkap dalam sebuah mediasi tahap dua di Kantor Kelurahan Panjer, ternyata bangunan Gelanggang...

Proses mediasi masalah GOR Pranitha Citarum Denpasar yang dikeluhkan warga.

15 Oktober 2020, 23:44 WIB

Antisipasi Ancaman Kamtibmas, Kompol Endang Tri Purwanto Datangi Puri Gerenceng Denpasar

Denpasar – Potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dan...

Foto: Kompol Endang Tri Purwanto (tengah) bersama Tokoh Puri Gerenceng AA. Ngurah Agung (kanan).

15 Oktober 2020, 20:52 WIB

Buat Tak Nyaman dan Tak Berizin ! Warga Kecam Pemilik GOR Citarum

Denpasar – Merasa tidak nyaman keberadaan bangunan Gelanggang Olahraga (GOR), sejumlah warga di bilangan perumahan...

Satpol PP Denpasar turun memeriksa GOR.

6 Oktober 2020, 21:21 WIB

BPN Denpasar Tak Dapat Diklarifikasi ! Bau Tak Sedap Semakin Kuat

Denpasar – Kejelasan siapa sebenarnya Nyoman Gede Alit, nama yang muncul disebut-sebut Badan Pertanahan Nasional...

BPN Denpasar.

6 Oktober 2020, 07:41 WIB

Menarik ! Keterangan BPN Denpasar Atas Sertifikat Ganda Kasus Bank BPD Bali

Denpasar – Ada menarik dalam keterangan disampaikan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Denpasar terkait sertifikat...

I Ketut Semara Putra (kanan) selaku Plt Kasubag Tata Usaha BPN Denpasar.

1 Oktober 2020, 10:07 WIB

loading...