Nyoman Parta: Harusnya Indonesia Tak Lagi Impor Garam

Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta
Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta. (ist)

JAKARTA – Sudah saatnya pemerintah membuat rencana yang menjadikan garam sebagai industri setrategis nasional. Dengan potensi bentang pantai nomor 2 terpanjang di dunia, setalah Canada, Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta menilai, harusnya indonesia tidak lagi impor garam.

“Masalah impor garam selalu jadi polemik dan mengundang pro dan kontra, tetapi tidak pernah diselesaikan masalah mendasar dari persoalan garam itu,” ungkap Parta dihadapan Dirut PT Rajawali Nasional Indonesia, Arief Prasetyo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (17/2/2022).

Menurut Parta, alasan pemerintah masih harus mengimpor garam karena jumlah produksi lokal tak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, kualitas garam lokal yang tak sepadan dengan spesifikasi industri, serta kepastian pasokan garam tiap tahun, terutama bagi industri, yang belum bisa dipenuhi dari produksi garam lokal, adalah alasan klasik dan terus berulang setiap tahunnya.

“Persoalan kwalifikasi garam industi yang lebih tinggi dari garam lokal, itu bisa diselesaikan dengan teknologi, agar NaCL memenuhi standar. Persoalan produksi yang masih tergantung dengan alam, itu-pun bisa diselesaikan dengan teknologi,” kata Parta.

Parta mengaku ironis, dengan potensi bentang pantai Indonesia yang harusnya dapat dimanfaatkan dalam melakukan produksi garam yang melimpah, justru produksi nasional mengalami penurunan. Berbanding terbalik dengan impor.

“Tapi faktanya impor garam setiap tahun makin meningkat, tahun 2018 Impor garam 2.6 juta ton, naik di tahun 2021 menjadi 3 juta ton. Sebaliknya produksi garam nasional mengalami penurunan dari tahun 2015 sebanyak 2.9 juta ton menjadi 1,3 juta ton ditahun 2021. Ironi memang,” berangnya.

Seharusnya, menurut Parta, pemerintah membuat rencana indutri garam nasional yang pembangunannya dengan mendekatkan rakyat dari sumber alam sekitarnya. Sehingga menurutnya, tak hanya biaya produksi murah, juga pembangunan itu akan berkesinambungan.

“Jadi kesejahteraan dicapai dengan sumber alam yang tersedia disekitarnnya,” ungkapnya.

“PT Rajawali Nasional Indonesia yang merupakan holding dari BUMN pangan bisa ditugaskan merealisasikan gagasan tersebut. PT RNI bisa melakukan langkah membeli garam rakyat lalu diolah kembali dengan tehnologi yang memadai, melakukan afirmatif membeli garam petani dengan harga yang lebih baik,” tutup Politisi asal Desa Guwang, Gianyar itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.