JAKARTA – Partai Gerindra resmi menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap tiga kadernya yang menjabat sebagai anggota DPRD. Keputusan tegas ini diambil setelah ketiganya tertangkap basah dalam dugaan kasus pesta narkoba di sebuah hotel di kawasan Ketintang, Surabaya, Jawa Timur.
Ketua Majelis Kehormatan Gerindra, Habiburokhman, menyatakan pemecatan tersebut telah ditetapkan melalui sidang Mahkamah Partai. Sidang etik internal itu telah dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2026 lalu.
“Mahkamah Partai telah memutuskan mereka dipecat sebagai anggota DPRD Gerindra,” ujar Habiburokhman dalam keterangan resminya, Selasa (3/11/2026). Ia juga menepis isu adanya intervensi dari partainya terhadap proses hukum di Polrestabes Surabaya.
Menurut Habiburokhman, Gerindra tidak akan pernah memberikan perlindungan kepada kader yang terbukti melanggar hukum. Ia menegaskan bahwa aturan partai maupun proses penegakan hukum di kepolisian berjalan seiring tanpa ada intervensi.
Di sisi lain, penangkapan ini turut menyeret polemik baru menyusul mutasi terhadap tujuh personel Satresnarkoba Polrestabes Surabaya. Habiburokhman mengklaim, mutasi tersebut berkaitan dengan dugaan permintaan sejumlah uang oleh petugas kepada pihak yang ditangkap.
Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, membenarkan adanya rotasi jabatan terhadap tujuh personel tersebut berdasarkan surat telegram tertanggal 23 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa langkah mutasi diambil karena ketiganya diduga melanggar standar operasional prosedur (SOP).
“Saat ini intensif oleh Propam Polda Jawa Timur sedang dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” ungkap Luthfie, Senin (2/11/2026). Ia menambahkan, mutasi juga merupakan bagian dari dinamika dan pembinaan karier internal kepolisian.
Kebijakan rotasi mendadak ini mendapat sorotan tajam dari Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso. Ia menilai ada potensi intervensi pihak luar di balik pencopotan para anggota polisi yang menangkap kader partai tersebut.
“Ini ada potensi memang dugaan intervensi karena penangkapan tiga anggota DPRD itu terpublikasi dan tentu membuat malu,” tutur Sugeng. Ia lantas meminta Kapolda Jawa Timur untuk mengevaluasi mutasi tersebut agar transparansi penegakan hukum tetap terjaga.
