Diduga Pungli, Insentif Nakes RSUD Matraman DKI Jakarta Dipotong Rp2 Miliar

Ilustrasi
Ilustrasi

Jakarta, – Manajemen RSUD Matraman Provinsi DKI Jakarta melakukan pemotongan insentif tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga penunjang (najang) yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 mencapai 70% tahun 2020 dengan total senilai Rp2 miliar lebih. Hasil potongan insentif nakes dan najang yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 dan diajukan dalam SPj, dibagikan lagi kepada manajemen RSUD Matraman dan pegawai yang tidak terlibat langsung penanganan Covid-19.

Menurut informasi yang diterima deliknews.com persoalan ini juga telah menjadi temuan BPK. Pemotongan insentif didistribusikan kepada 185 orang yang tidak berhak senilai Rp2 miliar lebih terdiri dari 40 orang pegawai TU senilai Rp475 juta lebih, 72 orang pegawai pelayanan medis dan keperawatan senilai Rp897 juta lebih, 69 orang pegawai penunjang senilai Rp570 juta lebih, dan 4 orang manajemen senilai Rp156 juta lebih.

Baca juga: Darlin WM Terima Penghargaan dari BPK Pusat

Wow, Pertamina Belum Setor Pajak BBKB Rp1,9 Triliun ke Kas Negara

Kebijakan pemotongan insentif ini berawal dari pertemuan melalui zoom meeting pada 8 Juni 2020 mengundang dan dihadiri oleh manajemen RSUD Matraman, beberapa pegawai, dan seluruh penanggungjawab unit yang menghasilkan keputusan diantaranya adalah manajemen mewajibkan para pegawai yang namanya tercantum di SPj untuk menandatangani Surat Pernyataan bermaterai bersedia berkontribusi dari sebagian dana yang diterima dengan menyerahkannya kepada pihak manajemen RSUD Matraman dalam bentuk tunai.

Direktur dan jajaran manajemen RSUD Matraman memutuskan untuk melakukan pemotongan insentif nakes, menunjuk pegawainya mengelola pemotongan insentif dengan memungut insentif nakes dan najang secara tunai, mendistribusikannya, bersama manajemen lainnya ikut menerima pembagian dari pemotongan insentif, dan didistribusikan kepada pegawai yang tidak terlibat langsung penanganan Covid-19 di RSUD Matraman.

Mekanisme pemungutan insentif nakes dan najang RSUD Matraman DKI Jakarta yang telah diterima oleh nakes dan najang yang masuk di dalam SPJ adalah sebagai berikut:

1. Insentif penanganan Covid-19 yang telah diterima di rekening nakes penerima dipungut oleh pegawai yang ditunjuk manajemen RSUD untuk itu dalam hal ini adalah Bendahara Pengeluaran RSUD Matraman senilai sesuai formulasi pembagian yang telah dibuat.

2. Nakes penerima menyerahkan uang yang dipotong secara tunai kepada bendahara pengeluaran setelah diinformasikan oleh pegawai yang ditunjuk untuk bertanggungjawab menginformasikan penyerahan uang tersebut dalam hal ini adalah penanggung jawab unit.

3. Jumlah uang yang terkumpul kemudian dibagikan kepada pihak – pihak yang namanya masuk di dalam perhitungan formulasi pembagiannya diantaranya adalah manajemen dan pegawai yang tidak terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 di RSUD Matraman.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor  HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19.

Kemudian Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana Wabah Covid-19.

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 467 Tahun 2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan yang Menangani Covid-19 di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2021.

Permasalahan ini disebabkan oleh Direktur RSUD Matraman tahun 2020 tidak mematuhi ketentuan pembayaran insentif nakes dan najang, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemberian insentif nakes dan najang kesehatan yang langsung menangani Covid-19.

Deliknews.com telah berupaya mengonfirmasi pihak layanan atau humas Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan RSUD Matraman via WhatsApp dan telepon seluler, namun belum merespon hingga berita ini ditayangkan.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.