Butuh Perhatian Presiden, Gegara Erick Thohir, PMS Akan Blokade BUMN di Sumbar

Pertemuan PMS Provinsi Sumatera Barat dengan IT Manager Teluk Kabung PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, di Padang (3/10/22).
Pertemuan PMS Provinsi Sumatera Barat dengan IT Manager Teluk Kabung PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, di Padang (3/10/22).

Padang, – Surat rencana audiensi Persaudaraan Masyarakat Sipil (PMS) Sumatera Barat dengan Menteri BUMN Erick Thohir tidak kunjung ditanggapi oleh Kementerian BUMN, hingga PMS Sumatera Barat berencana akan memblokade beberapa BUMN yang ada di Sumatera Barat.

Hal ini disampaikan Koordinator PMS Provinsi Sumatera Barat Julia F Agusta kepada deliknews.com usai pertemuan dengan IT Manager Teluk Kabung PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, di Padang (3/10/22).

Dikatakan Julia F Agusta, sebelumnya pada tanggal 30 Agustus 2022 PMS Sumatera Barat telah bersurat kepada Menteri BUMN, Erick Thohir, perihal audiensi. Kemudian maksud PMS ini mendapat dukungan dari DPD RI Sumatera Barat, terbukti dengan surat dukungan dari DPD RI yang disampaikan kepada Menteri BUMN pada 5 September 2022.

Berikut isi surat Persaudaraan Masyarakat Sipil (PMS) Sumatera barat dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

Kepada Yang Terhormat,

Bapak Menteri Badan Usaha Milik Negara RI
di Jakarta

Dengan hormat, Padang, 30 Agustus 2022 Salam dan doa dari kami, semoga keluarga besar Kementerian BUMN RI senantiasa diberkati kesehatan dan keberhasilan kerja, aamiin.

Kami, Persaudaraan Masyarakat Sipil Provinsi Sumatera Barat, wadah berkumpul dan bekerja bersama masyarakat sipil di Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari 46 Ormas/LSM Komunitas/Kelompok dari unsur sosial kemasyarakatan, kepemudaan, kesenian dan kebudayaan, dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.  

Pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, bertempat di Aula Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang, Persaudaraan Masyarakat Sipil Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pertemuan terkait Pelaksanaan Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang menjalankan operasionalnya di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pertemuan melahirkan Konsensus terhadap Menteri BUMN RI. Konsensus ini mengorientasikan keberadaannya pada upaya menkonkritkan dan mengoptimalkan Pelaksanaan Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSL BUMN) yang menjalankan operasionalnya di lingkungan Provinsi Sumatera Barat untuk kemajuan rakyat dan kegemilangan Provinsi Sumatera Barat sebagai rumah bersama untuk kehidupan bersama dalam arti seluas-luasnya.

Bapak Menteri BUMN RI yang terhormat, Kami bermaksud untuk menyampaikan secara langsung Konsensus Persaudaraan Masyarakat Sipil Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Menteri BUMN RI. Untuk itu kami meminta waktu Bapak untuk berkenan menerima kami, utusan dari Persaudaraan Masyarakat Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Demikian maksud ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Demikian isi surat yang disampaikan Persaudaraan Masyarakat Sipil (PMS) Sumatera barat kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Disayangkan, surat tersebut tidak kunjung ditanggapi Kementerian BUMN, hingga PMS Provinsi Sumatera Barat melakukan pertemuan dengan IT Manager Teluk Kabung PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, di Padang (3/10/22).

Adapun hasil pertemuan PMS Sumatera Barat dengan IT Manager Teluk Kabung PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut sebagai berikut:

Pertama, persaudaraan Masyarakat Sipil Provinsi Sumatera Barat meminta IT Manager Teluk Kabung PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk menjembatani dan memediasi pertemuan dengan Menteri BUMN dalam waktu 14 hari kerja terhitung Selasa 4 Oktober 2022.

Kedua, IT Manager Teluk Kabung PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menerima permintaan dan akan menyampaikan ke PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut di Medan, untuk menjembatani dan memediasi pertemuan dengan Menteri BUMN RI/Irjen dalam waktu 14 hari kerja terhitung Selasa 4 Oktober 2022.

Ketiga, bila dalam 14 hari kerja permintaan PMS Provinsi Sumatera Barat untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Menteri BUMN RI/Irjen tidak dapat dijembatani oleh PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Medan, maka PMS Provinsi Sumatera Barat dengan berat hati akan melakukan blokade sementara (sampai pembicaraan dengan Menteri BUMN RI/Irjen bisa dilakukan) terhadap beberapa BUMN yang menjalankan operasionalnya di Sumatera Barat.

Dengan kondisi seperti ini tentunya butuh perhatian serius dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo, agar mengevaluasi kinerja Kementerian BUMN untuk memperhatikan tuntutan masyarakat, yang apabila BUMN dibokade tentunya akan berdampak terhadap pendapatan negara ulah dari BUMN itu sendiri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *