Pasaman, – Pasca intuksi Plt Bupati Pasaman, Sabar AS yang dinilai menghilangkan kewenangan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pasaman, Mara Ondak hingga menunjuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Yasri Uripsyah sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda. Membuat Pemprov Sumbar sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam hal ini Gubernur Sumbar menugaskan tim provinsi agar melakukan pembinaan dan pengawasan.
Tim provinsi melalui Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Doni Rahmat Samulo mengatakan guna mendalami apa yang terjadi di Pemkab Pasaman dan latarbelakang dari kebijakan-kebijakan daerah yang lahir. Maka tim melakukan pemanggilan kepada beberapa pejabat Kabupaten Pasaman, diantaranya para Asisten, Inspektur, Kepala BKPSDM, Sekda dan lainnya.
“Hasilnya, tim sudah mendapatkan informasi yang cukup dan juga telah memberikan masukan, pandangan serta saran kepada Plt Bupati beserta jajaran. Nanti kita tunggu dan lihat bagaimana tanggapan serta tindaklanjut dari Pemkab Pasaman”, kata Doni Rahmat Samulo kepada deliknews.com, Jumat (17/11/23).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara terkait intruksi Plt Bupati Pasaman, Sabar AS, pada 6 November 2023 saat rapat dengan para kepala OPD yang dianggap menghilangkan kewenangan Sekda, Doni Rahmat Samulo menilai kebijakan itu membuat kondisi tidak ideal dan adanya ganggu dalam pelayanan.
“Ini lebih kepada pendelegasian tugas antara atasan dan bawahan. Memang akan ada beberapa kondisi tidak ideal dan gangguan dalam pelayanan”, kata Doni Rahmat Samulo melalui WhatsApp, Jumat (17/11/23).
Atas persoalan ini, tim Pemprov Sumbar sudah memberikan saran dan masukan kepada Plt Bupati Pasaman, Sabar AS dan Sekda, Mara Ondak.
“Semoga 2 tokoh daerah ini bisa saling berkoordinasi lagi dengan baik”, tukas Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar itu.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya intruksi Plt Bupati, Sabar AS tampak benar terbukti. Pasalnya, dalam pembahasan Rancangan APBD Pemkab Pasaman Tahun 2024 yang berlangsung di Bukittinggi pada tanggal 7 – 11 November 2023 kemarin tidak mengikutsertakan Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Tak sampai disitu, pada 13 November 2023, Plt Bupati Pasaman, Sabar AS tiba-tiba menunjuk Yasri Uripsyah sebagai Plh Sekda. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait keberadaan Sekda Definitif, Mara Ondak dan proses penunjukan Plh Sekda yang dianggap mendadak.
Kepala BKPSDM Pemkab Pasaman, Joko Rivanto, dikonfirmasi mengatakan Plt Bupati Pasaman memiliki kewenangan menunjuk Plh Sekda.
“Kalau yang diangkat pejabat definitif harus melalui persetujuan Kemendagri. Ini pelaksana harian”, terang Joko Rivanto.
Plt Bupati Pasaman, Sabar AS, telah dikonfirmasi mempertanyakan kemana dan atau ada halangan apa sehingga Sekda Defenitif, Mara Ondak, bebas tugas sementara, serta berapa lama penunjukan Plh Sekda.
Disampaikan Sabar AS, untuk keperluan pemeriksaan maka Sekda Definitif, Mara Ondak diberhentikan dan diangkat Yasri Uripsah sebagai Plh Sekda Pasaman.
“Untuk keperluan pemeriksaan maka MO diberhentikan dan diangkat Yasri Uripsah sebagai Plh Sekda Pasaman”, kata Sabar AS, kepada deliknews.com Sabtu (18/11/23).
Sabar AS tidak memberikan penjelasan ketika dipertanyakan apakah Sekda Definitif diberhentikan atau dibebastugaskan sementara. Sebab jika dibebatugaskan sementara dalam rangka pemeriksaan sudah ada regulasi yang mengatur yaitu Peraturan Kepala BKN No 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021.
Plt Bupati Pasaman membantah kalau disebut ada gangguan dalam pelayanan sebagaimana disebut Kepala Biro Pemerintahan Sekertariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Doni Rahmat Samulo.
“Tidak ada yang terganggu. Proses pembahasan APBD berjalan lancar, sidang paripurna terlaksana dengan baik, hubungan Pemda dengan DPRD harmonis dan begitu juga dengan Forkopimda. Terkait administrasi pemerintahan serta perogram kegiatan serta pelayanan publik berjalan dengan baik”, tukas Sabar AS.
