JAKARTA — Aliansi mahasiswa dari sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (12/6). Massa yang didominasi oleh BEM se-UI ini membawa lima tuntutan krusial terkait kondisi perekonomian dan kebijakan pemerintah saat ini.
Aksi sempat memanas ketika aparat kepolisian memblokade jalan dan melarang mahasiswa menggelar demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Polisi bahkan sempat mengalihkan bus rombongan mahasiswa menuju kompleks parlemen DPR untuk memecah konsentrasi massa.
Meskipun demikian, mahasiswa tetap bersikeras melakukan long march menuju pusat kota demi menyuarakan aspirasi mereka. Ketegangan sempat terjadi saat Kepala Bagian Perencanaan (Kabag Ren) Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Adri Desas Furyanto, menantang mahasiswa yang tetap keras kepala.
“Kalau memaksakan kehendak, silakan tabrak kami. Kalau kalian ke titik sini, tidak akan dihalangi,” ujar Adri dengan tegas kepada perwakilan massa di lapangan.
Pihak mahasiswa langsung merespons penolakan tersebut dengan menyatakan bahwa sasaran aksi mereka bukan hanya lembaga legislatif. “Masalahnya aspirasi dan tuntutan kami enggak ke DPR saja. Kenapa tidak bapak-bapak ini saja ke Bundaran HI,” balas salah satu perwakilan mahasiswa.
Namun, pihak kepolisian tetap menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas di kawasan Bundaran HI sebagai pusat ekonomi. Adri menjelaskan bahwa pemblokiran ini murni demi menjaga kelancaran aktivitas masyarakat luas.
“Bundaran HI itu jantung jalannya masyarakat, jantungnya perekonomian, central of gravity-nya Indonesia. Kalian nyetop di situ, selesai semua, Dek,” pungkas Adri menjelaskan alasan pelarangan tersebut.
Hingga pukul 16.30 WIB, massa akhirnya tertahan dan mengonsentrasikan aksi di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman. Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti sejumlah isu nasional mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, tata kelola APBN, kenaikan harga BBM, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ada lima tuntutan utama yang diusung dalam aksi ini, yaitu penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, mereka menuntut penghentian militerisme di ranah sipil dan mendesak Presiden Prabowo untuk mengakui kesalahan pemerintah.
