JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengakui adanya sejumlah usulan dari organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut mencakup penggunaan hak angket hingga wacana pemakzulan Gibran.
Persoalan ini mencuat menjelang pembukaan masa sidang DPR RI pada Selasa (10/11). Sejumlah pihak disebut ingin menyampaikan aspirasi secara resmi melalui mekanisme yang berlaku di parlemen.
Dasco mengatakan, aspirasi tersebut datang dari berbagai kalangan, termasuk anggota DPR yang berasal dari sejumlah fraksi.
“Dan untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11).
Ia menambahkan, pihak-pihak tersebut menginginkan agar persoalan itu dibahas secara resmi dalam forum DPR.
“Mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” imbuhnya.
Pernyataan Dasco sekaligus merespons pertanyaan wartawan mengenai berkembangnya wacana penggunaan hak angket dan pemakzulan Gibran terkait polemik dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi salah satu syarat pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Meski demikian, Dasco menegaskan DPR belum membahas usulan tersebut secara resmi. Pembahasan melalui rapat pimpinan maupun musyawarah lintas fraksi juga belum dilakukan.
Menurut Dasco, DPR masih menunggu salinan resmi dan lengkap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
“Nah oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh DPR RI,” ujarnya.
Sebelumnya, MA melalui putusan kasasi mengabulkan gugatan yang diajukan Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Dalam amar putusannya, MA menyatakan surat keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
MA juga mengabulkan seluruh petitum penggugat, termasuk permintaan agar surat keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Putusan tersebut kembali memunculkan perhatian publik terhadap polemik dokumen pendidikan Gibran. Namun, DPR melalui Dasco belum memastikan apakah aspirasi mengenai hak angket maupun pemakzulan akan ditindaklanjuti setelah masa sidang dibuka.
