PALEMBANG – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendorong Radio Republik Indonesia (RRI) memperkuat perannya sebagai media publik dalam menyampaikan informasi mengenai program dan capaian kinerja pemerintah kepada masyarakat. RRI diharapkan menjadi sumber informasi terpercaya sekaligus garda terdepan dalam menangkal penyebaran berita bohong atau hoaks.
Dorongan tersebut disampaikan Bambang saat mengunjungi RRI Palembang, Kamis (5/11/2026). Menurutnya, RRI memiliki posisi strategis untuk menyampaikan informasi yang akurat dan terverifikasi, terutama terkait kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“RRI ini harus bisa menjadi ujung tombak daripada pemberitaan-pemberitaan tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah,” kata Bambang.
Ia menilai sejumlah sektor perlu mendapatkan perhatian dalam pemberitaan RRI, mulai dari pertanian, pendidikan, ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembangunan infrastruktur.
Bambang mencontohkan program revitalisasi sekolah dan pembangunan ribuan jembatan yang perlu diketahui masyarakat. Melalui pemberitaan yang informatif, publik dapat memahami manfaat program sekaligus mengawasi pelaksanaannya.
Selain itu, sektor pangan juga dinilai penting untuk terus diinformasikan. Menurutnya, perkembangan produksi pertanian dan perikanan, termasuk ketersediaan telur dan ayam, merupakan informasi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Bambang turut menyoroti kebijakan energi, khususnya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ia mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menaikkan harga BBM bersubsidi meskipun harga minyak dunia sempat berada pada level tinggi.
“Untuk Pak Prabowo atau pemerintahan sekarang ini, Pak Prabowo-Gibran, itu tidak menaikkan sama sekali harga BBM subsidi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan klaim mengenai keuntungan PT Pertamina yang mencapai sekitar Rp55 triliun dalam satu semester. Menurut Bambang, informasi mengenai kebijakan pemerintah dan kinerja badan usaha milik negara (BUMN) perlu disampaikan secara utuh agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas.
Lebih lanjut, Bambang mengingatkan pentingnya peran RRI dalam menghadapi derasnya arus informasi digital yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai pernyataan-pernyataan yang kurang bisa dipertanggungjawabkan, bisa dikatakan hoaks dan sebagainya, membanjiri di masyarakat, sedangkan pernyataan yang benar malah tidak menyampaikan ke masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta RRI memaksimalkan pemanfaatan media sosial dan platform digital agar mampu menjangkau audiens yang lebih luas, khususnya generasi muda.
Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Palembang, Rahma Juwita, menyambut positif masukan tersebut. Ia menyebut kunjungan BHS menjadi kesempatan bagi RRI untuk memperkuat tugasnya sebagai media publik.
“Kami mendapatkan masukan-masukan yang sangat luar biasa untuk tugas kami sebagai media publik yang harus menyebarluaskan berita-berita yang memang harus didengar masyarakat terkait capaian-capaian kinerja dari pemerintah,” kata Rahma.
Dengan memperkuat jaringan siaran radio dan platform digital, RRI diharapkan mampu menjadi rujukan informasi publik yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya di tengah derasnya arus informasi.
