JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) secara terbuka mendorong Gibran Rakabuming Raka untuk segera melepaskan jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Jika opsi pengunduran diri tersebut tidak diambil, pihak PDIP menilai bahwa proses pemakzulan melalui lembaga legislatif menjadi langkah konstitusional yang tidak bisa dihindari lagi.
Dorongan tegas ini disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Parera, pada Senin (9/11/2026).
Menurut Andreas, usulan agar Gibran mundur sebenarnya sudah disuarakan oleh banyak pihak, termasuk kalangan pengamat dan anggota parlemen, sejak awal polemik ini mencuat ke publik.
Kendati demikian, Andreas menyayangkan sikap Gibran bersama para pendukungnya yang dinilai selalu mengabaikan berbagai desakan tersebut dan justru bersikeras mempertahankan argumen terkait keabsahan ijazah.
Ia lantas menyinggung pernyataan Gibran yang sempat diungkapkan kepada publik untuk meredam keraguan masyarakat mengenai latar belakang pendidikannya.
“Yang bersangkutan dan para pendukungnya ngotot bahwa yang bersangkutan punya ijazah, ‘kalau tidak punya ijazah SLTA bagaimana saya bisa kuliah’, ini kalimat yang Gibran Rakabuming Raka sempat ungkapkan ke publik,” ujar Andreas saat dihubungi.
Tidak hanya itu, Andreas mencatat adanya kubu pendukung yang bahkan secara terbuka menyatakan lebih memilih proses pemakzulan ketimbang opsi pengunduran diri secara sukarela.
Lebih lanjut, politisi senior PDIP itu mendesak DPR RI agar menunjukkan sikap serius dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan erat dengan polemik ijazah Gibran.
Ia memperingatkan bahwa kelambanan parlemen dalam memproses mekanisme konstitusional ini berisiko memicu kemarahan publik yang merasa kedaulatannya diabaikan oleh para wakil rakyat.
“Kalau DPR tidak melanjutkan proses pemakzulan berdasarkan Pasal 7, 7a hingga 7c (UUD 1945), maka sama saja dengan DPR tidak mengindahkan keputusan dua lembaga tinggi negara MK dan MA,” tegas Andreas.
Ia menambahkan, apabila skenario tersebut terjadi, masyarakat luas yang telah melimpahkan hak kedaulatannya dipastikan akan menuntut DPR untuk segera menggunakan kewenangan konstitusionalnya secara penuh.
