JAKARTA — Lintas partai politik di DPR mulai mengambil ancang-ancang untuk menentukan nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan ijazah SMA miliknya.
Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat kini mengemuka sebagai opsi paling rasional di parlemen. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengonfirmasi bahwa dialog lintas fraksi sudah mulai berjalan merespons aspirasi akademisi dan masyarakat.
“Dialog lintas fraksi itu sudah dilakukan. Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini,” ujar Hasto di Sekolah PDIP, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).
Hasto mengungkit Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 serta dinamika hukum terkait syarat pencalonan Gibran. Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan suket penyetaraan pendidikan Gibran.
Dukungan serupa datang dari Partai Golkar. Sekjen Partai Golkar Sarmuji menilai DPR sudah memiliki dasar kuat untuk memproses dinamika ini pascaputusan MA.
“DPR bisa memakai hak menyatakan pendapat untuk menyatakan pencalonan Mas Gibran itu bisa saja dianggap tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung,” kata Sarmuji kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Sementara itu, Partai NasDem mendorong agar seluruh dinamika hukum ini diselesaikan melalui jalur konstitusional. Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menegaskan pihaknya menghormati setiap opsi yang berkembang, baik pengunduran diri maupun penggantian.
“Keduanya bagus (mundur atau digantikan), yang jelas diproses sesuai konstitusi. NasDem mendukung proses yang konstitusional,” tegas Hermawi.
Pimpinan DPR mengonfirmasi akan menindaklanjuti isu strategis ini setelah masa reses berakhir. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pembahasan antarfraksi masih berlangsung secara informal sembari menunggu salinan resmi putusan MA.
“Besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” jelas Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan.
Dasco menambahkan bahwa DPR siap menampung aspirasi dari berbagai organisasi masyarakat maupun lintas fraksi. Keputusan resmi parlemen akan disikapi sesuai mekanisme tata tertib dewan yang berlaku.
