JAKARTA – Sejumlah massa yang tergabung dalam sebuah aliansi mendatangi Istana Wakil Presiden (Wapres) di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Mereka mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka keluar dari Istana Wapres serta mengundurkan diri dari jabatannya.
Berdasarkan pantauan di lokasi, massa tiba sekitar pukul 14.12 WIB. Mereka datang dengan berjalan kaki dan menggunakan mobil komando untuk menyampaikan aspirasi terkait polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan agar Gibran meninggalkan Istana Wapres. Mereka juga menyuarakan desakan agar putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu dimakzulkan.
Seorang orator yang beraksi dari atas mobil komando menyebut Istana Wapres merupakan rumah rakyat sehingga masyarakat berhak mendatangi tempat tersebut untuk menyampaikan aspirasi.
“Ini adalah rumah rakyat. Kami berhak mendatangi,” kata orator di tengah aksi.
Massa mendasarkan tuntutannya pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran. Mereka menyoroti persoalan bukti ijazah penyetaraan SMA serta surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah yang menjadi polemik.
“Gibran Wapres sudah diputus tidak punya ijazah, tidak sah ijazahnya oleh MA. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk keluar dari Istana Wapres,” ujar orator.
Atas dasar tersebut, massa meminta Gibran mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan. Mereka juga mendesak agar tuntutan tersebut segera mendapat perhatian dari pihak terkait.
“Kalau kalian punya malu, kalau kalian punya muka, segera keluar dari Istana Wapres karena ini tuntutan rakyat, milik rakyat,” imbuhnya.
Sementara itu, pengamanan di sekitar Istana Wapres diperketat selama aksi berlangsung. Sejumlah personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) terlihat berjaga di pintu gerbang, sedangkan aparat kepolisian membentuk barikade untuk mengamankan area di depan massa.
Di tengah aksi tersebut, polemik mengenai status dokumen pendidikan Gibran juga menjadi pembahasan di DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya memastikan DPR akan menindaklanjuti putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah setelah masa reses berakhir.
Dasco menjelaskan, pembahasan sejauh ini masih berlangsung secara informal di antara sejumlah fraksi. Pembahasan resmi belum dilakukan karena DPR masih berada dalam masa reses.
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).
Dia menambahkan, DPR telah menerima banyak masukan dari organisasi masyarakat maupun anggota parlemen lintas fraksi terkait persoalan Wakil Presiden tersebut.
“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” ujarnya.
Dasco menyebut masa reses DPR dijadwalkan berakhir pada Selasa (10/11/2026). Setelah itu, aspirasi dan dinamika politik terkait polemik Gibran berpeluang dibahas melalui mekanisme resmi di parlemen.
