PALEMBANG – Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Kapoksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Herman Deru maupun Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang dalam agenda kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Provinsi Sumatera Selatan.
BHS menjelaskan, meskipun tidak ada anggota legislatif daerah asal Sumatera Selatan di Komisi VII, pihaknya tetap memilih Sumsel sebagai lokasi kunjungan kerja karena menilai provinsi tersebut memiliki posisi strategis untuk pengembangan industri, kawasan industri, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus yang sebelumnya pernah diwacanakan oleh gubernur terdahulu.
Menurutnya, Komisi VII bahkan telah menghadirkan sejumlah mitra kerja dari pemerintah pusat, mulai dari Kementerian Perindustrian yang diwakili direktur jenderal, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata melalui deputi, hingga pimpinan BSN, TVRI, RRI, dan LKBN Antara.
Ia menegaskan, Sumatera Selatan dipilih karena sebelumnya Gubernur telah menyanggupi untuk menghadiri agenda tersebut. Padahal, banyak daerah dari 38 provinsi di Indonesia yang juga mengharapkan kunjungan Komisi VII.
Namun, BHS menyayangkan karena konfirmasi kehadiran Gubernur masih berlangsung hingga rombongan tiba di Sumatera Selatan. Akan tetapi, setelah pelaksanaan salat Jumat, pihaknya justru menerima informasi pembatalan kehadiran dengan alasan agenda Safari Salat Jumat.
“Harusnya paling tidak kalau tidak Gubernur, ya Wakil Gubernur,” ujar BHS, Jumat (06/11).
Ia menilai ketidakhadiran kepala daerah tersebut sangat mengecewakan, mengingat pejabat eselon I yang dihadirkan merupakan pejabat setingkat dengan gubernur. Sementara itu, Komisi VII datang sebagai representasi lembaga legislatif tingkat nasional untuk mendorong kemajuan daerah.
Selain persoalan tersebut, BHS juga menyoroti rendahnya penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan yang menurutnya hanya mencapai 2,5 persen. Kondisi itu dinilai menjadi perhatian serius terhadap pengembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan di daerah.
BHS juga mempertanyakan belum berkembangnya kawasan industri di Sumatera Selatan. Padahal, Palembang memiliki pelabuhan laut yang dilalui kapal-kapal internasional, berada pada jalur penghubung antarprovinsi, serta didukung jaringan transportasi kereta api.
Menurutnya, berbagai potensi tersebut seharusnya menjadi modal besar untuk membangun kawasan industri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi VII DPR RI ingin mendorong pengembangan kawasan industri, pariwisata, ekonomi kreatif, serta peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM agar Sumatera Selatan semakin maju dan memiliki daya saing ekonomi.
