JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sistem perekonomian Indonesia harus kembali pada landasan egaliter dan kerakyatan sesuai amanat konstitusi. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mengingatkan kembali cetak biru perekonomian nasional yang telah dirancang oleh para pendiri bangsa, seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Syahrir. Menurutnya, konsep tersebut telah tertuang dengan sangat jelas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para peserta upacara.
Guna mewujudkan prinsip tersebut, Kepala Negara menekankan pentingnya menghidupkan kembali koperasi sebagai instrumen strategis negara. Selain itu, pemerintah fokus mendorong penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mentransformasikan wilayah pedesaan.
Presiden Prabowo menginstruksikan agar desa-desa di seluruh Indonesia mulai bergerak dan dipersiapkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Langkah ini diambil agar masyarakat kelas bawah dapat segera keluar dari jerat kemiskinan.
“Koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit, koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan,” tegas mantan Danjen Kopassus tersebut.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyatakan bahwa arah pembangunan nasional harus menempatkan masyarakat sebagai motor penggerak, bukan sekadar penonton. Ia menolak keras jika masyarakat hanya dijadikan alat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi semata.
“Karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekadar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan,” sambung Kepala Negara.
Pada akhir pidatonya, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia memastikan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi yang dicapai wajib berjalan beriringan dengan pemerataan di lapangan.
”Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Presiden Prabowo.
