BANDUNG — Sejumlah kelompok mahasiswa dari berbagai universitas di Provinsi Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026) sore. Massa aksi gabungan ini turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai kesulitan ekonomi yang tengah membebani masyarakat saat ini.
Dalam aksi yang berlangsung tertib tersebut, mahasiswa membawa spanduk dan poster berisi kritik tajam terhadap jalannya pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka menyoroti pelemahan nilai tukar Rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga pengesahan Undang-Undang (UU) Polri.
Selain masalah ekonomi dan hukum, massa juga mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan janji reforma agraria sejati. Salah satu poin krusial yang dituntut oleh para demonstran adalah penghentian total program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai memboroskan anggaran negara.
“Hentikan total MBG! Karena jelas ini menghabiskan banyak anggaran yang sudah dikeluarkan oleh negara,” tegas Koordinator Front Mahasiswa Nasional (FMN) Bandung Raya, Ainul Mardhyah, di sela-sela aksi.
Ainul menambahkan bahwa selain masalah pemborosan anggaran, pelaksanaan program MBG di lapangan juga sempat memicu insiden keracunan pada sejumlah anak dan warga. Di sisi lain, massa menuntut penurunan harga BBM nonsubsidi yang baru saja dinaikkan pemerintah pada Rabu (10/6/2026) kemarin. Kenaikan tersebut dianggap semakin mencekik daya beli masyarakat di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok.
Ketua BEM Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Khallid Syhaeful, menyatakan bahwa gerakan ini lahir dari akumulasi keresahan mahasiswa terhadap kondisi bangsa saat ini. Melalui aksi ini, mahasiswa ingin menunjukkan bahwa kegagalan pengelolaan negara dirasakan oleh banyak elemen masyarakat.
“Hari ini tujuan kita adalah pertama tentunya membahas terkait isu yang sedang ramai yang ada di masyarakat. Yang kedua juga kita ingin aksi kita pada hari ini teman-teman memiliki kesadaran, pun juga keresahan yang sama bagaimana akhirnya pemerintah hari ini gagal dalam mengelola negara yang baik,” pungkas Khallid.
