Rabu, 18 Juli 2018 - 14:26 WIB

Polda Metro Jaya Tutup Akses Pergudangan Parsial 19

TANGERANG – Ratusan polisi dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Tangerang kota dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, menutup akses jalan menuju Pergudangan Parsial 19 PT Mitra Propindo Lestari di Kampung Sungai Turi, Desa Laksana, kecamatan Pakuhaji, Rabu (18/7/2018).

Polisi beralasan, ada pelanggar hukum dari pihak swasta yang ditengarai mencaplok lahan milik pemerintah dan membangun jalan tanpa ijin.

Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Sutarmo menjelaskan, jalan sepanjang 200 meter dengan lebar 6 meter itu kini tengah dalam penyidikan Ditreskrimsus Polda Metro.

Penyidikan didasari Laporan Polisi Nomor LP/1069/II/2018/PMJ/Ditreskrimsus tertanggal 27 Februari 2018.

“Perusahaan tersebut telah melanggar hukum. Membangun jalan di atas tanah negara tanpa. Melanggar Pasal 69 dan Pasal 71 UU RI No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,” tegas AKBP Sutarmo.

Dari hasil penyidikan sementara, lanjutnya, ada unsur tindak pidana. “Penangungjawabnya mengerucut pada TS yang kini jadi tersangka,” terangnya.

Guna menghindari adanya penolakan masyarakat, Sutarmo menegaskan jalan yang ditutup hanya untuk akses kendaraan industri atau kendaraan besar.

Untuk lalu lintas masyarakat, pihaknya bersama Pemda Kabupaten Tangerang tetap menyediakan akses jalan untuk kendaraan roda empat ukuran kecil. Kesepakatan itu akhirnya bisa diterima warga.

“Jalur alternatif kami siapkan, jadi tidak akan mengganggu akses masyarakat setempat, karena yang melanggar ini kan industri, bukan masyarakat,” tegas dia.

Sementara itu, proses penutupan jalan disaksikan oleh puluhan advokat yang tergabung dalam Majelis Advokat Nasional Indonesia (Madani).

“Ini sebuah proses yang sangat prosedural. Apa yang dilakukan penyidik adalah perintah undang-undang, jadi tidak ada yang dilanggar,” ungkap Ketua Umum Madani, M Zakir Rasyidin.

Menurutnya, karena memang ada dugaan tindak pidana terhadap undang-undang tata ruang, kemudian proses perkara naik ke penyidikan hingga diambil langkah seperti saat ini, hal itu memang dibenarkan.

“Sebab, penyalahgunaan tata ruang yang tidak benar, bisa saja berakibat fatal. Kita ingat di sekitar sini dulu ada gudang petasan yang meledak. Setelah diselidiki, ternyata ada tata ruang yang tidak tepat,” pungkas pria yang juga seorang praktisi hukum ini.

 

 

 

 

Artikel ini telah dibaca 158 kali

loading...
Baca Lainnya

Hadiri Launching Wakepo, Kapolresta Tangerang Dukung Penguatan Ini

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menghadiri launching program Wakepo besutan...

26 November 2020, 23:46 WIB

Kerumunan Habib Rizieq Timbulkan Cluster Baru Covid-19

Oleh : Deka Prawira Cluster covid-19 di Jakarta terbentuk lagi, dari 2 acara yang dihadiri...

26 November 2020, 23:32 WIB

RUU BPIP Memperkuat Pancasila

Oleh : Putu Raditya Kehadiran RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) memang sempat menuai kritik. Regulasi...

26 November 2020, 23:23 WIB

Masyarakat Apresiasi Pembangunan Jalan Trans Papua

Oleh : Rebecca Marian Pembangunan di Papua sangat diapresiasi oleh masyarakat. Mereka merasa lebih maju...

25 November 2020, 20:04 WIB

Masyarakat Menolak Safari Habib Rizieq di Daerah

Oleh : Abdul Rahman Terjadi banyak penolakan terhadap safari ceramah yang akan dihadiri oleh Habib...

25 November 2020, 15:09 WIB

Hoax UU Cipta Kerja Hambat Pemulihan Ekonomi

Oleh : Alfisyah Dianasari UU Cipta Kerja lahir dengan banyak penolakan dari buruh dan masyarakat...

25 November 2020, 14:57 WIB

loading...