Jumat, 8 Maret 2019 - 14:54 WIB

Bambang Haryo Soekartono

Bambang Haryo Soekartono

Bambang Haryo Soroti hutang LRT Palembang

Palembang – Kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menemui masalah baru, ini karena pengeluaran proyek prestisius itu, berbiaya tinggi dibanding pemasukannya.

Data yang diperoleh dari Dirjen Perkretaapian, menyebutkan pemasukan LRT Palembang ditaksir Rp 1 Milyar per bulan, dengan jumlah penumpang per hari sebanyak 5.000, sementara pengeluarannya untuk operasional sebesar Rp9 Milyar.

Disisi lain, LRT Palembang juga mengalami penumpukkan hutang sebesar Rp 9,1 triliun kepada Waskita Karya, tahun ini, Pemerintah melalui Kementerian keuangan telah mengalokasikan sebesar Rp1,2 Triliun untuk pembayaran hutang dan rencananya pada 2020 akan dibayar lagi sebesar Rp 4 Triliun.

Beban Pemerintah terhadap hutang LRT disoroti oleh anggota komisi V DPR-RI Bambang Haryo Soekartono, menurutnya hutang LRT Palembang itu mestinya dibayarkan oleh pengusul proyek tersebut.

Meski ditolak Gubernur, Bambang berpendapat bahwa Gubernur harus bertanggung jawab mengenai hutang LRT Palembang ini, lantaran proyek itu diusulkan oleh Gubernur Sumsel saat itu.

“Ya, mestinya Gubernur harus tanggung jawab, dan biaya hutang daripada LRT ini dibebankan kepada Provinsi bukan lagi Negara, karena Negara memiliki prioritas yang lain, bukan hanya LRT saja”Kata Bambang, Jumat (9/3).

Anggota Fraksi Gerindra ini melanjutkan, pada proyek LRT Palembang ini, sebelumnya Presiden mengeluarkan direktif setelah menerima usulan dari Gubernur Sumsel, tanpa adanya kajian teknis dan ekonomis, sehingga akhirnya tidak diminati masyarakat di Palembang dan kini merugi.

“Jadi ini, Gubernur Sumsel, Menteri Perhubungan dan Presiden harus bertanggung jawab pada LRT Palembang ini” Jelas Bambang.

Artikel ini telah dibaca 1699 kali

loading...
Baca Lainnya

Mengapresiasi Pemerintah Susun Rencana Vaksinasi Covid-19

Oleh : Edi Jatmiko Pemerintah sedang menyusun skema vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat. Masyarakat pun mengapresiasi...

30 September 2020, 23:19 WIB

Program Pemulihan Ekonomi Nasional Terus Dilaksanakan

Oleh : Aditya Akbar Pemerintah terus berusaha memulihkan sektor perekonomian, meskipun saat ini fokus untuk...

30 September 2020, 22:55 WIB

RUU Cipta Kerja Menambah Kesejahteraan Pekerja Kontrak

Oleh : Rita Efendi Pemerintah telah menginisiasi RUU Cipta Kerja melalui konsep Omnibus Law. Peraturan...

30 September 2020, 22:05 WIB

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Untungkan Pekerja dengan Pengaturan Upah Minimum yang Layak

Oleh : Ade Kurniawan Para pekerja deg-degan menunggu peresmian omnibus law RUU Cipta Kerja, karena...

30 September 2020, 05:35 WIB

Masyarakat Harus Disiplin Laksanakan 3 M

Oleh : Zulfikar Penambahan pasien Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia. Masyarakat pun diimbau untuk...

30 September 2020, 05:23 WIB

Waspada Manuver KAMI Politisasi Isu PKI

Oleh : Edi Jatmiko Jelang peringatan peristiwa gerakan 30 september, selalu ada isu kebangkitan PKI...

30 September 2020, 05:17 WIB

loading...