Nasional

Jumat, 8 Maret 2019 - 14:54 WIB

5 bulan yang lalu

logo

Bambang Haryo Soekartono

Bambang Haryo Soekartono

Bambang Haryo Soroti hutang LRT Palembang

Palembang – Kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menemui masalah baru, ini karena pengeluaran proyek prestisius itu, berbiaya tinggi dibanding pemasukannya.

Data yang diperoleh dari Dirjen Perkretaapian, menyebutkan pemasukan LRT Palembang ditaksir Rp 1 Milyar per bulan, dengan jumlah penumpang per hari sebanyak 5.000, sementara pengeluarannya untuk operasional sebesar Rp9 Milyar.

Disisi lain, LRT Palembang juga mengalami penumpukkan hutang sebesar Rp 9,1 triliun kepada Waskita Karya, tahun ini, Pemerintah melalui Kementerian keuangan telah mengalokasikan sebesar Rp1,2 Triliun untuk pembayaran hutang dan rencananya pada 2020 akan dibayar lagi sebesar Rp 4 Triliun.

Beban Pemerintah terhadap hutang LRT disoroti oleh anggota komisi V DPR-RI Bambang Haryo Soekartono, menurutnya hutang LRT Palembang itu mestinya dibayarkan oleh pengusul proyek tersebut.

Meski ditolak Gubernur, Bambang berpendapat bahwa Gubernur harus bertanggung jawab mengenai hutang LRT Palembang ini, lantaran proyek itu diusulkan oleh Gubernur Sumsel saat itu.

“Ya, mestinya Gubernur harus tanggung jawab, dan biaya hutang daripada LRT ini dibebankan kepada Provinsi bukan lagi Negara, karena Negara memiliki prioritas yang lain, bukan hanya LRT saja”Kata Bambang, Jumat (9/3).

Anggota Fraksi Gerindra ini melanjutkan, pada proyek LRT Palembang ini, sebelumnya Presiden mengeluarkan direktif setelah menerima usulan dari Gubernur Sumsel, tanpa adanya kajian teknis dan ekonomis, sehingga akhirnya tidak diminati masyarakat di Palembang dan kini merugi.

“Jadi ini, Gubernur Sumsel, Menteri Perhubungan dan Presiden harus bertanggung jawab pada LRT Palembang ini” Jelas Bambang.

Artikel ini telah dibaca 1070 kali

Baca Lainnya
loading…