Dua Saksi Ahli Beratkan Terdakwa Kasus Pencaplokan Aset Pemkab Tangerang

- Editorial Staff

Senin, 11 Maret 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANGERANG – Sidang lanjutan serobot lahan Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan terdakwa Tjen Jung Sen kembali di gelar di Pengadilan Negeri Tangerang, Senin (11/3). Saksi ahli yang didatangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberatkan bos PT MPL atas betonisasi jalan di Sungai Turi, Desa Laksana Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang.

Kali ini JPU menghadirkan dua saksi ahli atas kasus tersebut. Pertama Majlis Hakim mendengarkan tanggapan dari saksi ahli dari Pakar Hukum Pidana Kemenkumham Adi Ashari. Melihat kasus ini Adi menganggap perkara Tjen Jung Sen masuk dalam pelanggaran hukum atas betonisasi jalan di lahan milik Pemkab Tangerang.

“Saya sudah membaca BAP, meskipun kejadian ini di Tahun 2003 saya melihat ada pelanggaran yang dilakukan. Diantaranya pelanggaran atas peraturan pemerintah tentang sungai,” ungkap dia di Ruang Sidang 2 PN Tangerang Senin (11/3).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adi mengatakan dalam pelanggaran ini meski kejadiannya sudah berlarut pelanggaran tetap bisa berkelanjutan.

“Tindak pidana ini terus berjalan meskipun ada aturan baru setelah pelanggaran. Sekalipun saat ini belum ada kerugian atas apa yang dilakukan, karena terdakwa telah melanggar Pasal 69 tanpa ijin dan 71 tentang Tata Ruang, itu delik formil,” ucapnya.

Dia menyebut perkara bos PT MPL ini masuk kedalam Delik Formil. Artinya meskipun belum berdampak atas perbuatannya Tjen Jung Sen sudah melanggar Undang – Undang dan dapat dijerat secara hukum.

“Jadi tidak usah menunggu akibat dari perbuatan yang dihasilkan. Karena untuk membuat jalan yang bukan diatas lahannya pengusaha harus mendapatkan ijin resmi, jadi tidak bisa membangun jalan sekalipun atas permintaan masyarakat,” tegas dia.

Sementara itu Majlis Hakim yang di Ketuai Gunawan juga mendengarkan keterangan dari Ahli Tata Ruang di Bapeda Provinsi Banten Riki Andrian ST. Dalam keterangannya Riki menganggap untuk dapat membangun jalan di lokasi tersebut harus mengantongi ijin dari pihak terkait.

“Untuk pemanfaatan ruang harus mengajukan dulu permohonan ke kepala daerah dan selanjutnya ke Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu agar mendapat rekomendasi. Baru dari sana dikeluarkan ijin prinsip,” ucap dia.

Terlebih lagi dia menyebut jalan Sungai Turi tersebut merupakan kawasan Strategis Nasional atau kawasan Lindung. Karena menurut dia kawasan tersebut tidak boleh dimanfaatkan sembarangan.

“Ini harus ada juga ijin ke Pemerintah Pusat, apalagi kawasan ini termasuk kawasan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane. ini harus ada ijin juga dari Mentri ATR yang juga mengatur pemanfaatan ruang,” ucapnya.

Dia menegaskan untuk aturan sepadan sungai sendiri sudah ditetapkan dalam Undang – Undang sebagai Kawasan lindung. Dengan begitu apapun pemanfaatan ruang harus sesuai dengan aturan.

“Itu ada di Peratuan Mentri PUPR Tahun 2018 No 8. Jadi untuk pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan sifatnya dibatasi. Misalnya hanya dapat dibuat jaringan listrik dan digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau,” ujarnya.

Riki menambahkan meskipun saat ini jalan tersebut belum berdampak bagi lingkungan sekitar tetapi dapat berdampak besar di kemudian hari.

“Dari aspek umum memang baik. Tetapi aspek lingkungan itu dapat berdampak besar dikemudian hari. Karena dampak dari pemanfaatan ruang di kawasan itu akan terjadi dalam waktu yang tidak sebentar, mungkin disitu tidak terdampak tapi nanti di hilirnya bisa saja terdampak. Dampak yang dihasilkan misalnya kualitas air jadi buruk, pengairan tidak lancar dan air pun bisa menjadi tercemar dan hitam,” bebernya.  [sjah]

 

Berita Terkait

Bukan Hanya Prabowo, Ini 5 Jenderal yang Peroleh Kenaikan Pangkat Usai Pensiun
5 Rekomendasi Model Rambut untuk Pria Berrahang Tegas, Nomor 1 Potongan Cepak
Respon Kasus Bullying Binus School, KemenPPPA Kawal Hak Pendidikan Pelaku dan Korban
20 Petugas KPPS Meninggal Dunia Peroleh Santunan dari KPU
Atta Halilintar Beri Hadiah Ameena, Apa ya?
Prabowo Umbar Senyum Usai Bertemu Gibran
Tugas Utama AHY Setelah Dilantik Jokowi
Momen HPN 2024, PWI Tuban Sambangi Dewan Pers

Berita Terkait

Rabu, 28 Februari 2024 - 16:09 WIB

Bukan Hanya Prabowo, Ini 5 Jenderal yang Peroleh Kenaikan Pangkat Usai Pensiun

Senin, 26 Februari 2024 - 08:53 WIB

5 Rekomendasi Model Rambut untuk Pria Berrahang Tegas, Nomor 1 Potongan Cepak

Jumat, 23 Februari 2024 - 21:45 WIB

Respon Kasus Bullying Binus School, KemenPPPA Kawal Hak Pendidikan Pelaku dan Korban

Jumat, 23 Februari 2024 - 20:15 WIB

20 Petugas KPPS Meninggal Dunia Peroleh Santunan dari KPU

Jumat, 23 Februari 2024 - 19:50 WIB

Atta Halilintar Beri Hadiah Ameena, Apa ya?

Jumat, 23 Februari 2024 - 19:50 WIB

Prabowo Umbar Senyum Usai Bertemu Gibran

Kamis, 22 Februari 2024 - 12:07 WIB

Tugas Utama AHY Setelah Dilantik Jokowi

Kamis, 22 Februari 2024 - 09:28 WIB

Momen HPN 2024, PWI Tuban Sambangi Dewan Pers

Berita Terbaru

Regional

Pemkab Nisel Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2025

Kamis, 29 Feb 2024 - 22:56 WIB