Otonomi Khusus Bermanfaat Bagi Rakyat Papua

- Pewarta

Rabu, 24 Februari 2021 - 00:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh : Moses Waker

Kebijakan Otonomi Khusus merupakan titik temu, jalan tengah untuk memperkuat integrasi Papua sekaligus jembatan untuk meniti perdamaian dan membangun kesejahteraan di Tanah Papua. Rakyat Papua dan Papua Barat pun mengapresiasi kelanjutan Otsus yang selama ini telah memiliki banyak manfaat.

Otsus masih berlangsung sesuai UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi Khusus Papua. Sejauh ini, sejak dilaksanakan selama 20 tahun besaran dana otsus untuk Papua mencapai Rp 126,9 triliun yang difokuskan terutama 30% untuk sektor Pendidikan dan 15% untuk sektor kesehatan dan Gizi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dengan besaran dana Otsus tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah RI untuk membangun Papua dan Papua Barat, dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur.

Melalui Otsus, Orang Asli Papua juga menjadi syarat sebagai kepala daerah berdasarkan pasal 12 pada UU 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, Gubernur dan Wakil Gubernur wajib orang asli Papua.

Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo menjelaskan, banyak mahasiswa Papua mendapatkan beasiswa belajar dari dana otsus. Kemudian pemuda Papua yang berhasil masuk dinas kepolisian juga tentara, dari sisi biaya pendidikan itu berasal dari dana otsus.

Bahkan, berbagai lembaga adat, lembaga keagamaan di Papua sejatinya-pun menikmati dana otsus. Sehingga, jika ada penolakan dari penerima dana otsus jelas tidak fair dan salah.

Sayangnya, berbagai kelebihan itu, tidak disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah provinsi. Meski ada kekurangan, dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran otsus memberi manfaat yang begitu besar yang difokuskan untuk empat program prioritas.

Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut menjadi bukti, bahwa perhatian pemerintah pusat ke Papua begitu besar.

Karena itu, Ia meminta agar pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk lebih terbuka dalam menyampaikan data apa saja manfaat dari dana Otsus dan digunakan untuk apa saja.

Dalam kesempatan webinar, Thomas Eppe meminta kepada pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat agar membuka data. Terkait tolak otsus, pemerintah daerah seolah-olah diam, membuat situasi seolah memaksa pemerintah pusat berhadapan langsung dengan masyarakat Papua.

Mestinya, pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat membuka data ke publik, terkait dengan apa saja yang telah dilakukan otsus di Papua. Dari 2002 sampai 2020, buka data-data ke publik di Papua maupun nasional apa saja pencapaian Otsus.

Pemerintah provinsi Papua selaku perwakilan pemerintah pusat, harus berani membuka data-data itu supaya tidak terkesan menggiring Papua melawan pemerintah pusat.

Hal tersebut perlu dilakukan, supaya rakyat Papua tidak termakan dengan adanya agitasi politik oleh kelompok kontra pemerintah yang menolak kebijakan otsus. Agitasi politik tersebut hanya bisa dilawan dengan data dan informasi yang benar yang bisa diakses oleh publik secara memadai.

Ia menyatakan, banyak sekali dampak positif dari otsus selama 18 tahun, misalnya banyak mahasiswa yang mendapatkan biaya pendidikan dari otsus. Banyak polisi dan tentara yang merupakan OAP dan direkrut menjadi aparat, dimana biaya perekrutan dan pelatihannya dibiayai oleh Otsus, hal inilah yang tidak pernah dibuka kepada publik.

Menurut Thomas, pemerintah provinsi kurang lihai dalam menggunakan instrumen sosialisasi, seperti media sosial. Sehingga berbagai manfaat otsus tidak tersampaikan. Padahal, dana otsus sudah dirasakan hingga desa-desa, distrik dan masyarakat juga menyambut positif.

Musalnya, ada program bahwa keluarga yang memiliki anak usia dibawah 4 tahun, mendapat anggaran tiap bulan dan dibayarkan dua kali dalam setahun. Jika kebijakan ini bisa diperluas ke semua Kabupaten kota,

Pada kesempatan berbeda, Billy Mambrasar selaku staf khusus Milenial Presiden Jokowi, mengajak masyarakat Papua, dan generasi muda Papua, untuk tidak mudah terpengaruh oleh agitasi politik dan hoaks dari kelompok tertentu tanpa melihat utuh manfaat dari otonomi khusus.

Agitasi kelompok yang menolak otsus, perlu dilawan dengan berita positif Papua.
Billy juga mengakui bahwa dirinya termasuk pemuda asli Papua yang menerima beasiswa otsus, tanpa adanya otsus maka dirinya tidak bisa bersekolah.

Otonomi Khusus daerah papua terbukti telah memberikan manfaat bagi rakyat Papua, dengan adanya kebijakan tersebut tidak sedikit anak muda Papua yang dapat menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi.

Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Berita Terkait

Analisa dan Kajian Tak Sesuai, Kouta Internet Kemendikbud Pemborosan Uang Negara Rp1,5 Triliun
Pengadaan di Kemendikbudristek Tinggi Risiko Potensi Penyalahgunaan Keuangan Negara, Ini Faktanya
BKHM Kemendikbudristek Kelola Dana Peringatan HGN Tidak Sesuai Ketentuan
Heboh, BPK Temukan Dugaan Perjalanan Dinas Tanpa Bukti Riil Rp20 Miliar dan Fiktif Rp1,7 Miliar di Kemendikbudristek
Material Bongkar Aset TMII Diduga Dibawa Pihak Ketiga Tanpa Dihitung Nilainya, Sumbar Dapat Apa?
KPK Tetapkan 6 Tersangka Korupsi 2020, Sementara BPK Temukan Beragam Masalah Bansos Masa Risma 2021-2022
Banyak Kejanggalan, Mabes Polri Diminta Ambil Alih Penanganan Kasus di Pelantaran Kotim
Kata Nasihat Bijak dari Suami Istri, Gambaran Pasang Surut Rumah Tangga
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 23 September 2023 - 21:49 WIB

Analisa dan Kajian Tak Sesuai, Kouta Internet Kemendikbud Pemborosan Uang Negara Rp1,5 Triliun

Sabtu, 23 September 2023 - 19:32 WIB

Pengadaan di Kemendikbudristek Tinggi Risiko Potensi Penyalahgunaan Keuangan Negara, Ini Faktanya

Sabtu, 23 September 2023 - 18:04 WIB

BKHM Kemendikbudristek Kelola Dana Peringatan HGN Tidak Sesuai Ketentuan

Jumat, 22 September 2023 - 12:39 WIB

Material Bongkar Aset TMII Diduga Dibawa Pihak Ketiga Tanpa Dihitung Nilainya, Sumbar Dapat Apa?

Rabu, 20 September 2023 - 22:11 WIB

KPK Tetapkan 6 Tersangka Korupsi 2020, Sementara BPK Temukan Beragam Masalah Bansos Masa Risma 2021-2022

Rabu, 20 September 2023 - 17:03 WIB

Banyak Kejanggalan, Mabes Polri Diminta Ambil Alih Penanganan Kasus di Pelantaran Kotim

Rabu, 20 September 2023 - 03:14 WIB

Kata Nasihat Bijak dari Suami Istri, Gambaran Pasang Surut Rumah Tangga

Selasa, 19 September 2023 - 19:01 WIB

Temuan BPK Rp7,8 M Atas Proyek PT HK Tol Medan – Binjai Langgar Kontrak: Tak Ada Besi Dudukan, Tulangan Melintang, dan Angkur pada Tie Bar

Berita Terbaru

Regional

Sat Reskrim Polres Nisel Ringkus Pelaku Perampokan

Sabtu, 23 Sep 2023 - 16:48 WIB