Bupati Malaka Imbau Hindari Eforia Opini WTP

Malaka, NTT, deliknews- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil audit dan refiew Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Malaka Tahun 2021. Pemerintah dan masyarakat diimbau agar menghindari eforia karena prestasi opini WTP, tetapi harus bersyukur dan bekerja keras agar bisa mempertahankannya ke depan.

Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H., M.H kepada wartawan usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengelolaan keuangan daerah di Kantor BPK RI Perwakilan NTT Kupang, Jumat (27/5/22) mengatakan boleh berbangga atas capaian opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah. Bangga, karena prestasi dan kepercayaan. “Tapi, jangan eforia berlebihan. Harus disyukuri karena opini WTP diperoleh dengan kerja keras dan dukungan semua pihak termasuk DPRD,” kata Bupati Simon.

Ditekankan, opini WTP perlu disyukuri dan jangan bereforia. Jangan sampai dengan eforia itu, catatan-catatan perbaikan dari BPK Perwakilan NTT lupa untuk ditindaklanjuti. Ada catatan yang perlu ditindaklanjuti setelah BPK memberi opini WTP demi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik ke depan.

“Terima kasih untuk pimpinan OPD terkait, Badan Keuangan, Inspektorat dan termasuk dukungan DPRD atas kerja samanya. Mencari dan mengejar sesuatu itu mudah. Tetapi, mempertahankan itu sulit,” Bupati Simon mengingatkan supaya semua OPD terus bekerja keras untuk mempertahankan opini WTP saat ini.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Devi Hermin Ndolu dalam sambutannya pada acara penyerahan LHP tersebut menegaskan catatan-catatan BPK terkait opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Malaka perlu ditindaklanjuti agar ke depan lebih baik.

Dikatakan, DPRD juga tetap melakukan pengawasan atas tindak lanjut berdasarkan catatan-catatan BPK pasca pemberian opini WTP tersebut. DPRD Kabupaten Malaka juga akan mengundang BPK RI Perwakilan NTT agar datang ke Kabupaten Malaka untuk memberi pendapat dan nasehat dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka menghindari tumpang tindih pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah.

“Sehingga, tidak ada temuan dobel-dobel. Sudah ada pemeriksaan BPK, lalu Inspektorat masuk lagi,” kata Devi mengingatkan agar pemerintah aktif mempersiapkan laporan-laporan keuangan,” lanjutnya(Dami Atok)

Pos terkait

loading...