SIDOARJO – Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendorong penguatan dan modernisasi industri tahu di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, agar mampu naik kelas dan bersaing di pasar nasional. Pria yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra tersebut juga mendesak pemerintah segera menekan stabilitas harga kedelai yang kini kian meroket.
Langkah ini diambil BHS usai meninjau langsung sentra usaha tahu legendaris milik Umar Amin di Desa Tropodo, Krian, Sidoarjo, pada Kamis (29/10/2026). Pabrik yang beroperasi lebih dari 40 tahun ini memproduksi hingga satu ton tahu per hari untuk mendistribusikan pasokan ke wilayah Surabaya, Sidoarjo, hingga Mojokerto.
BHS menilai pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memerlukan intervensi langsung, terutama dalam penguatan pemasaran digital, pembenahan mesin produksi, dan pengurusan perizinan legalitas. Pihaknya berjanji menerjunkan tim khusus untuk mendampingi perajin secara langsung.
”Usaha ini memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama jika didukung pemanfaatan teknologi digital. Beliau ini belum memasarkan melalui media sosial. Kalau memasarkan melalui media sosial atau digital, saya yakin penjualannya akan lebih meningkat lagi,” ujar BHS di lokasi kunjungan.
BHS juga menyoroti lonjakan harga bahan baku kedelai impor yang kini menembus angka di atas Rp 11.000 per kilogram. Lonjakan tersebut sangat membebani biaya operasional perajin dan menurunkan daya beli masyarakat di tingkat konsumen akhir.
Pemilik usaha Tahu Tropodo, Umar Amin, mengeluhkan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak langsung pada omzet penjualannya. Ia berharap intervensi pemerintah dan bantuan fasilitasi dari tim BHS Peduli dapat memulihkan lini usahanya.
”Kalau perusahaan tidak bisa rugi, yang menjadi tidak enak itu konsumen terakhir. Saya mendapatkan imbasnya saja, penjualannya agak kendur,” kata Umar.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merespons positif dorongan tersebut dan siap mempercepat pendampingan legalitas bagi para pelaku perajin tahu. Pemkab berkomitmen memastikan seluruh IKM memiliki kelengkapan izin usaha resmi.
”Kami utamakan perizinan-perizinan yang belum bisa dipenuhi oleh teman-teman IKM,” tegas Kepala Bidang Perindustrian Disperindag Kabupaten Sidoarjo, M. Syaifudin.
