MANOKWARI SELATAN — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat. Kunjungan ini berfokus pada pemantauan langsung terhadap pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Pemerintah secara khusus meninjau keberhasilan pengembangan komoditas kakao yang kini mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal. Peninjauan tersebut dilakukan di pabrik kakao yang terletak di Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, pada Sabtu (20/6).
Menurut Ribka Haluk, hilirisasi komoditas kakao ini menjadi bukti nyata bahwa alokasi Dana Otsus Papua telah diimplementasikan secara tepat sasaran. Program ini dinilai berhasil memberikan dampak ekonomi yang konkret bagi masyarakat setempat.
“Hari ini saya mendampingi Wakil Presiden berkunjung ke sini. Ini adalah hasil dari implementasi Dana Otsus yang baik,” ujar Ribka Haluk dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/6/2026).
Mantan Penjabat Gubernur Papua Tengah tersebut menegaskan bahwa indikator utama keberhasilan Otsus tidak boleh hanya dilihat dari besaran angka anggaran. Keberhasilan tersebut harus dibuktikan melalui program yang menyentuh kesejahteraan orang asli Papua (OAP).
“Pembuktian dari penggunaan Dana Otsus yang baik adalah ketika masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. Kita tidak hanya berbicara tentang anggaran, tetapi bagaimana anggaran tersebut mampu memberdayakan orang asli Papua dan menggerakkan ekonomi daerah,” jelas Ribka.
Lebih lanjut, Ribka menjelaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen penuh untuk terus memperkuat sektor-sektor produktif. Fokus utama berada pada pengembangan potensi lokal guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
Melalui rantai produksi kakao dari hulu ke hilir, pemerintah ingin memastikan perputaran nilai ekonomi tetap dinikmati oleh warga lokal. Langkah ini sekaligus menjadi komitmen Jakarta dalam mengawal efektivitas Otsus di tanah Papua.
“Inilah semangat otonomi khusus yang sesungguhnya. Pemerintah akan terus mendengar aspirasi masyarakat dan mendukung pengembangan komoditas unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua,” punggkas Ribka.
