JAKARTA – Penunjukan jajaran komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belakangan ini menjadi sorotan tajam masyarakat. Publik menilai beberapa nama yang diangkat tidak mengantongi kompetensi serta pengalaman yang relevan dengan inti bisnis perusahaan.
Merespons polemik tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara. Puan mendesak agar proses seleksi dan penetapan pejabat di lingkup perusahaan pelat merah tersebut mengutamakan aspek profesionalisme ke depan.
“Terkait dengan penetapan-penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya,” tegas Puan dalam keterangan resminya, Minggu (5/7/2026).
Langkah DPR ini menjadi catatan penting di tengah derasnya kritik publik yang menginginkan transparansi dan meritokrasi di tubuh BUMN.
Di sisi lain, perwakilan pemerintah memberikan pembelaan terkait keberagaman latar belakang para pengawas perusahaan negara tersebut. Pemerintah menilai perbedaan rekam jejak justru mampu membawa dampak positif bagi korporasi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa figur dengan latar belakang variatif sengaja dipilih untuk menghadirkan perspektif baru. Langkah ini dinilai krusial guna mengawal agenda strategis pemerintah.
Qodari kemudian membagikan pengalamannya saat menjabat sebagai komisaris di Pertamina Hulu Energi. Meski tidak memiliki latar belakang yang sejalan dengan bisnis energi, ia mengklaim kehadirkannya mampu memberikan alternatif solusi.
“Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan,” ujar Qodari.
Menurutnya, cara pandang yang berbeda sangat dibutuhkan agar perusahaan tidak terjebak dalam pola pikir yang monoton. Sudut pandang eksternal ini diklaim memperkaya opsi korporasi saat menghadapi masalah dan mencari solusi terbaik.
Silang pendapat antara legislatif yang menekankan kompetensi mutlak dan eksekutif yang mencari variasi perspektif ini terus bergulir. Publik kini menunggu bagaimana implementasi perombakan kursi komisaris BUMN pada periode berikutnya.
