JAKARTA, deliknews – Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, Drs. Alfres Masboy Tonggiroh, M.Si., bersama Ketua Fraksi Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Parigi Moutong, Faisan Lelo Badja, S.M., melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (28/7/2026). Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi terkait pengelolaan keuangan daerah.
Dalam audiensi yang berlangsung bersama pengurus DPP Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Alfres menyampaikan pentingnya optimalisasi transfer keuangan daerah, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH). Ia berharap pemerintah pusat dapat memastikan penyaluran DBH dilakukan secara transparan, tepat waktu, dan berkeadilan agar mampu mendukung pembangunan infrastruktur di daerah.
Sementara itu, Faisan Lelo Badja turut menyoroti kebijakan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK sebaiknya diakomodasi sepenuhnya melalui APBN, sehingga tidak membebani kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Menurut rombongan DPRD Parigi Moutong, apabila pembiayaan PPPK tetap menjadi beban daerah, maka ruang fiskal APBD akan semakin terbatas. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada berkurangnya anggaran untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, hingga program pemberdayaan masyarakat di desa.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat melihat kondisi objektif di daerah. Jika pembiayaan PPPK dapat diambil alih oleh pemerintah pusat, maka APBD akan memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Alfres usai pertemuan. Ia berharap hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dapat menjadi langkah awal lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah. (**)
