JAKARTA – Pemerintah berencana memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite secara bertahap dalam waktu dekat. Kebijakan ini menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi pada desil 9 dan 10, serta pemilik kendaraan bermotor kelas atas agar tidak lagi bisa menikmati BBM bersubsidi.
Rencana pembatasan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Langkah strategis ini diambil lantaran penyaluran subsidi BBM selama ini dinilai masih belum tepat sasaran.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa kesiapan infrastruktur dan sistem milik Pertamina yang sudah memadai menjadi alasan pembatasan ini siap diimplementasikan. Pemerintah menargetkan pelaksanaan pemangkasan subsidi tersebut dapat direalisasikan mulai akhir tahun ini secara berangsur.
“Jadi, tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap,” ujar Purbaya kepada awak media.
Langkah ini mempertegas komitmen pemerintah dalam menata ulang alokasi dana subsidi energi agar benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan pengetatan ini sejalan langsung dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil menyayangkan anggaran subsidi bernilai ratusan triliun rupiah yang dikeluarkan negara justru kerap dinikmati oleh kalangan mampu. Menurutnya, pemilik kendaraan mewah sudah sepantasnya beralih ke BBM non-subsidi demi keadilan sosial.
“Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam,” ungkap Bahlil memberikan rinciannya.
Meski regulasi teknis masih digodok matang, pembatasan ini nantinya akan langsung mengacu pada jenis dan klasifikasi kendaraan yang digunakan masyarakat. Pemerintah mengimbau pemilik mobil pribadi berkapasitas mesin besar atau merek premium untuk mulai bersiap.
“Nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi,” tutur Bahlil menegaskan kriteria kendaraan yang dibatasi.
