Bali  

Dirampok? Bela Pati Warga Batu Ampar Buleleng di Tanah Milik

Photo net

Buleleng, Deliknews – Merasa tanahnya diduga dirampas dan kasus hukumnya ditangani kepolisian terkesan lamban, warga Desa Batu Ampar Kabupaten Buleleng berencana akan menggelar aksi demo.

Warga geram, adanya upaya pemerintah setempat disinyalir berusaha mengklaim tanah milik warga dengan tidak benar menggunakan cara-cara intimidasi dan kekuasaan.

“Sudah kami sarankan warga untuk bersabar menunggu proses hukumnya. Kalo tidak ya kita laporkan ke Propam biar penyidik atau pun kepolisian yang tidak bekerja secara profesional atau tebang pilih agar diproses. Harapan kami agar tidak ada yang bermain membuat hati rakyat terluka, kecewa dan murka. Kita semua tahu akumulasi kekecewaan yang terbesar efeknya akan mengganggu stabilitas. Terlebih ini jelang G-20 di Bali,” terang Nyoman Tirtawan, seorang politisi selama ini mendampingi warga Desa Batu Ampar untuk mencari keadilan di Buleleng Bali, Sabtu (04/06/2022)

Ket Photo : Nyoman Tirtawan kiri (Photo by net)

Tirtawan juga berharap, penegak hukum jangan tembang pilih dan diskriminatif, jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Padahal menurut pihaknya korban saksi sudah diperiksa berkali-kali bukan sekali, nyatanya pelaku hingga hari ini dikabarkan belum disentuh.

“Kalau tidak ingin ribut baik-baik lah pejabat di atas itu .Karena ini sudah ditembok, diusir seperti preman saja. Yang preman siapa? Pemerintahnya yang preman bukan rakyatnya. Karena Rakyat sudah memiliki hak asli oleh pejabatnya malah dipanggil disuruh menyerahkan sertifikat,” bebernya.

Lanjut Tirtawan katakan, upaya mengusir warga dari tanahnya sendiri, itu lah yang harus diluruskan secara hukum yang tegas. Jangan dianggap kecil masalah ini karena menyangkut 55 kepala keluarga (KK) dan bisa chaos melibatkan massa jika terus dibiarkan proses hukumnya tidak ada kepastian.

“Kok ada pejabat dengan dalil palsu atau fiktif mencatatkan tanah yang tidak ada buktinya pada dokumennya sebagai aset dengan pembelian nol (0) rupiah, saksi lain juga oknum pemerintah menyatakan hibah. Pejabat negara macam apa itu. Saya ingin orang-orang atau oknum diduga sebagai mafia-mafia terkait segera dipanggil,” tegasnya.

Berdasar pengalaman sebutnya, stabilitas keamanan bisa terganggu manakala terjadi ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Jadi cara-cara rakyat untuk memperoleh keadilan itu dengan cara demo, bahkan ada sampai bela pati lantaran dipicu tidak profesionalnya pejabat. Di sini rakyat ingin sertifikatnya diakui jangan dirampas atau dirampok.

“Sertifikat yang lama harusnya diperbarui tapi itu aja tidak diberikan. Saya ingin BPN itu dipanggil, bukannya dipanggil saja tapi dipenjarakan karena melanggar UU dan HAM yang seharusnya bertugas sebagai pelayan rakyat . Ya, intinya siapa pun yang namanya Pejabat Daerah jangan pura-pura membela oknum atas nama pemerintah negara yang bermain di balik ini semua,” pungkasnya.

Ditambahkan Tirtawan, bau amisnya sudah diketahui. “Apalagi petani dikasih tanah itu untuk menyambung hidup bukan untuk memperkaya diri. Tapi justru petani sampai susah makan karena pejabat tega merampas tanah rakyat. Itu yang saya perhatikan untuk kasus ini,” jelasnya.

Untuk diketahui sebelumnya dikutip dari media online, puluhan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali mendatangi lahan yang diklaim Pemkab Buleleng sebagai Hak pengelolaan Lahan (HPL), Sabtu (16/4/2022)

Sebelumnya lahan tersebut telah dikelola, baik warga Muslim dan Hindu sejak puluhan tahun, bahkan tahun 1982 telah menerima SK Mendagri.

Ket Photo : Puluhan Warga Batu Ampar (Photo by net)

Diketahui, dalam kasus yang tak kunjung selesai tersebut pada tahun 1976 setelah usai proyek pengapuran di tahun 1980 , masyarakat Batu Ampar sudah memegang SK Mendagri tahun 1982 untuk sertifikasi tanah tersebut .

Selanjutnya BPN sudah menerbitkan 2 sertifikat pada tahun 2007 atas dasar SK Mendagri.

Melihat fakta-fakta hukum di lapangan, sangat kuat HPL 1 tahun 1976 yang diklaim dan dimasukkan sebagai aset oleh Pemkab Buleleng tahun 2015 tersebut terindikasi Bodong.

Rama Juhari, Abdul Karim cucu dari Asmawi yang memiliki SK Mendagri asli 1982 kali ini kembali turun pada Sabtu (16/4/2022) pukul 10.00 Wita bersama para pengelola lahan untuk memohon keadilan kepada Presiden RI dan Kapolri, didampingi Nyoman Tirtawan yang merupakan mantan anggota DPRD Bali.
[ dn ]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.