BANYUASIN — Kondisi perairan di Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA), Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, kian memprihatinkan akibat pendangkalan alur yang semakin parah. Masalah serius ini tidak hanya mengancam keselamatan pelayaran, tetapi juga berpotensi melumpuhkan efisiensi jalur logistik utama penyambung Sumatra Selatan dan Bangka Belitung.
Ancaman keselamatan tersebut terungkap saat Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), melakukan peninjauan langsung ke lokasi penyeberangan pada Kamis (5/11/2026). Ia menemukan kapal-kapal bertonase besar harus berjuang ekstra keras saat hendak bersandar, terutama ketika kondisi air sedang surut.
”Kapal cukup kesulitan untuk bersandar di dermaga dengan kondisi perairan yang dangkal. Ini sangat membahayakan keselamatan transportasi, maka saya mengharapkan adanya pengerukan segera di perairan di sekitar dermaga itu sendiri,” tegas Bambang di Pelabuhan Tanjung Api-Api.
Bambang mengingatkan bahwa pemeliharaan alur pelayaran merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Ia mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Ditjen Perhubungan Laut, Distrik Navigasi, serta Balai Wilayah Sungai untuk segera mengeruk alur perairan dan tidak lepas tangan.
”Pendangkalan ini jangan dibiarkan. Saya melihat dermaga TAA ini tidak dimaksimalkan sama sekali. Pendangkalan adalah tugas Kemenhub sesuai UU Pelayaran, tugas dan kewajiban Ditjen Perhubungan Laut untuk melakukan normalisasi,” lanjut Bambang.
Selain pendangkalan alur, Pelabuhan TAA juga menghadapi krisis kapasitas layanan dermaga yang sudah melampaui batas ideal. Saat ini, satu-satunya dermaga aktif terpaksa melayani hingga 10 kapal sekaligus, padahal batas aman idealnya hanya menampung maksimal enam kapal.
Kondisi mendesak ini membutuhkan penanganan cepat mengingat lonjakan penumpang menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sudah di depan mata. Bambang menginstruksikan regulator, operator armada, Basarnas, KPLP, hingga Polairud untuk memperkuat koordinasi serta menyiapkan kesiapan anggaran dan personel keselamatan.
”Angkutan Nataru, saya sampaikan konsumen harus diedukasi, tim penyelamat harus kuat. Kita ada Tim Basarnas untuk penyelamatan, ini juga mereka harus diperhatikan dan kita minta untuk mereka persiapkan anggarannya,” tambah Politisi Komisi VII DPR RI tersebut.
Meski para nakhoda telah mengantongi hingga 12 sertifikat kompetensi sesuai standar keamanan laut, jaminan keselamatan tersebut berisiko pupus tanpa adanya tindakan nyata. Pengerukan alur dan penambahan fasilitas dermaga aktif menjadi kunci mutlak untuk menjamin keselamatan warga di jalur perairan tersebut.
