PALEMBANG –Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Palembang, Jumat (6/11/2026), berujung kekecewaan mendalam. Agenda strategis yang dipusatkan di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel tersebut terpaksa ditunda akibat ketidakhadiran Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru.
Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyayangkan keputusan kepala daerah yang tidak hadir meski agenda telah dijadwalkan sebulan sebelumnya. Menurutnya, kunjungan ini bertujuan membangun sinergi pusat dan daerah, bukan sekadar acara seremonial semata.
Senada dengan itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menilai kehadiran pimpinan daerah sangat krusial dalam membahas sektor kerakyatan. Pihaknya bahkan membawa sejumlah pejabat setingkat eselon I dari kementerian mitra untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kami bukan gila hormat, tetapi tolong kita saling menghargai. Paling tidak hadir sebentar, 10 menit untuk menyambut,” tegas Bambang secara terbuka.
Selain masalah absensi, rombongan dewan menyoroti rendahnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumsel. Berdasarkan data, serapan KUR di wilayah ini baru mencapai Rp7 triliun atau sekitar 2,5 persen dari total nasional yang menyentuh Rp277 triliun.
Lamhot menyebut angka tersebut tertinggal jauh dibanding provinsi lain yang serapannya menembus 20 persen. Padahal, pertumbuhan ekonomi Sumsel saat ini berada di angka 5,04 persen atau masih di bawah rata-rata nasional.
Persoalan lain yang turut disorot adalah belum terbangunnya kawasan industri strategis serta minimnya prestasi sektor pariwisata. Dari 104 desa wisata yang tercatat, belum ada satu pun yang berstatus mandiri dan hanya empat desa yang masuk kategori maju.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel, Edward Candra, memberikan penjelasan singkat terkait absennya sang gubernur. “Gubernur tidak hadir sedang Safari Jumat,” ujar Edward.
