SIDOARJO — Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Haryo Soekartono, mendorong penguatan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Langkah ini diambil guna mengatasi hambatan finansial yang kerap dialami para pelaku usaha lokal.
“Keterbatasan modal dan kapasitas produksi masih menjadi kendala untuk memenuhi pesanan yang terus meningkat,” ujar Bambang dalam keterangannya di Sidoarjo, Selasa.
Saat meninjau langsung usaha kerajinan tas milik warga setempat bernama Fika Ulum, Bambang menawarkan fasilitasi akses permodalan. Bantuan tersebut berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp100 juta tanpa agunan beserta pendampingan intensif.
Selain aspek finansial, ia juga menekankan pentingnya percepatan sertifikasi produk, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurutnya, legalitas dan standardisasi yang kuat sangat krusial agar produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Dalam kunjungan tersebut, Bambang turut menyoroti strategi pemasaran digital yang dinilai efektif menjaga keberlangsungan usaha. Ia bahkan berjanji membantu mempromosikan produk kerajinan tas itu melalui kanal media sosial pribadinya dan jaringan resmi Sidoarjo.
Di samping modal dan pemasaran, politisi tersebut juga memberikan perhatian serius pada faktor keselamatan kerja di tempat produksi. Mengingat proses pembuatan tas menggunakan bahan perekat atau lem yang mudah terbakar, ia berencana menyediakan alat pemadam api ringan (APAR).
Pemilik usaha kerajinan tas, Fika Ulum, menyambut antusias kunjungan serta berbagai tawaran pendampingan tersebut. Ia berharap dukungan penuh ini bisa mendongkrak kapasitas produksi serta memperluas jangkauan pasar produknya.
“Dengan bantuan ini, mudah-mudahan kami bisa mengembangkan usaha, baik dari segi produksi maupun promosi,” kata Fika penuh optimistis.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Mochammad Hudori, menyatakan kesiapan instansinya dalam mengurus legalitas usaha. Pihaknya siap membantu penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM yang belum memilikinya.
“Kalau NIB belum punya, nanti dipermudah. Datang langsung ke kantor, hari itu juga bisa jadi karena melalui OSS,” tegas Hudori.
Hudori menambahkan, dinasnya juga rutin menggelar pelatihan pemasaran digital. Pelaku usaha terkait rencananya akan segera diikutsertakan guna memperkuat kemampuan bisnis di era digital.
