PALEMBANG — Komisi VII DPR RI menyoroti rendahnya realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel). Angka penyaluran kredit bersubsidi tersebut dinilai masih sangat minim karena baru mencapai Rp7 triliun atau sekitar 2,5 persen dari total alokasi nasional.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menilai kondisi ini sebagai sebuah anomali di tengah potensi ekonomi daerah yang besar. Menurutnya, daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional seharusnya menyerap KUR lebih tinggi untuk menggerakkan usaha warga.
“Harusnya bagi sebuah daerah yang pertumbuhan ekonominya di bawah rata-rata nasional, itu membutuhkan KUR. Karena KUR ini kan sudah disubsidi oleh negara sebesar 10%,” ujar Lamhot usai kunjungan kerja reses di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (6/11/2026). Ia merinci, bunga KUR sebesar 16 persen disubsidi pemerintah 10 persen, sehingga nasabah hanya menanggung 6 persen.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menekankan pentingnya optimalisasi pembiayaan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia mengingatkan bahwa UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja yang masif.
“Ini bukti bahwa pemerintah kurang perhatian terhadap rakyat kecil. Karena KUR ini penting untuk kepentingan rakyat,” tutur Bambang. Ia juga mengingatkan agar kemudahan pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan dengan bunga 6 persen dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Selain menyoroti serapan KUR, pihak parlemen turut menyayangkan absennya Gubernur Sumsel dalam pertemuan tersebut. Padahal, DPR berencana mendalami mangkraknya proyek pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat serta ketiadaan kawasan industri di wilayah setempat.
