Perkara Dana Aspirasi Krisdayanti

Oleh Ilham Bintang (Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat)

KEMPALAN: “Saya kasihan sama Krisdayanti, ” ujar Akbar Faizal saat dihubungi Senin (20/9) pagi dari Bandung. Setiba di Kota Kembang dalam rangka mau menengok cucu, Sabtu (19/89) siang, saya tiba-tiba teringat Krisdayanti yang dibully habis netizen karena membahas pendapatannya selama menjadi anggota parlemen. KD — nama akrab artis terkenal itu — secara terbuka membuka penghasilannya sebagai anggota Fraksi PDP-P DPR-RI. Ia mendapatkan kurang lebih 4 Miliar rupiah pertahun. Dahsyat. Merespons itu, publik riuh, mereka kembali mengenang perilaku politisi yang berebut kursi masuk Senayan. Sampai hari ini paparan KD mengenai besaran gajinya menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Menurut Akbar, ia mewancarai KD dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR-RI di Channel YouTube “Akbar Faizal Uncencored” miliknya.

” Padahal wawancara itu berisi pandangan KD sebagai artis dan anggota DPR mengenai kehidupan berbangsa. Sangat menarik sebenarnya. Tapi, itulah. Yang diviralkan oleh entah siapa, justru bagian yang mengungkap penghasilannya sebagai anggota parlemen,” ungkap Akbar.

Wawancara dengan KD diupload di YouTube seminggu lalu. Hingga Senin ( 20/9) yang menonton 116 ribu viewers. Tapi, versi Tik Toknya yang bikin geger itu, mencapai jutaan viewers.
” TV-TV News juga hanya membahas versi Tik Tok itu. Mereka meminta izin ke saya untuk menyiarkan versi itu. Saya bilang, silahkan saja. Sebab, itu kan sudah dipublish, sudah milik publik,” cerita Akbar Faizal mantan anggota DPR-RI priode lalu.

Kenalan lama

Masuk akal jika Akbar Faizal merasa tak enak dengan KD. Akbar dan KD sudah puluhan tahun saling mengenal. Akbar sejak dulu sudah tertarik mengamati KD. Saya ingat, semasa Akbar menjadi wartawan di Majalah SWA, pada tahun 2000, ia pernah menurunkan cover story tentang kiprah KD di dunia hiburan. Untuk mendukung cover storynya, Akbar pun bikin FGD. Saya dan Helmy Yahya waktu itu diminta sebagai nara sumber dalam FGD Majalah Swa.
Saya meyakinkan Tim Akbar, bahwa KD memang bintang yang sedang bersinar. KD, seperti halnya kebanyakan karakter orang Jawa Timur, hangat, familiar, dan terbuka. Hampir tidak ada hal yang dia sembunyikan. Saya katakan, KD salah satu dari hanya sedikit artis yang berani mengumumkan pernikahannya di saat berada di puncak popularitas. Padahal, masa itu kebanyakan artis takhayul : menganggap tabu mengpublish perkawinan atau rumah tangganya. Artis yang sudah menikah / berumahtangga dianggap bo-shio ( tidak laku/ seret rezekinya). Menurut pemahaman mereka : masyarakat tidak menggemari artis yang sudah berkeluarga. Atas anggapan itulah produser film maupun rekaman musik bersikap sama. Tapi, KD berhasil membalikkan anggapan klasik tersebut. Dia buktikan, sampai belasan tahun setelah menikah, kariernya tetap moncer. Malah, sekarang menjadi anggota terhormat di parlemen.

Lalu, benarkah sebesar itu pendapatan anggota DPR-RI? Ini semacam buah simalakama. Menyatakan KD kurang paham mengenai apa yang diucapkan mengandung konsekwensi. Apa kita tega mengatakan KD asal bunyi, tidak berkompeten? Pernyataan itu jelas memukul partai pengusungnya. Pertanyaan berikutnya : seperti apa pola rekrutmen calon legislatif di PDI-P? Kenapa sampai hal- hal elementer, seperti soal gaji, tunjangan-tunjangan lain bisa tak dipahami anggotanya? Sedangkan KD sudah dua tahun menikmati fasilitas negara itu.
Saya masih berusaha menganggap KD tidak salah, tetap menganggapnya sebagai orang terbuka dan jujur. Tidak ada yang disembunyikan.
Jika ini benar, bukan cuma menampar partai pengusungnya, tetapi juga citra parlemen dan pemerintah sendiri.

KD merinci penghasilannya sebagai berikut.
1. Gaji Pokok Rp. 16 juta ( diterima setiap tanggal 1)
2. Tunjangan Rp. 59 juta ( diterima setiap tanggal 5)
3. Dana aspirasi Rp.450 juta ( 5 kali dalam setahun)
4. Kunjungan Daerah Pemilihan ( Kundapil ) sebesar 140 juta (delapan kali setahun)

Memang ketika membeberkan soal penghasilan itu, KD berkali- kali menyebut anggota DPR “tidak punya uang lah” Sambil tertawa-tawa ia menyatakan penghasilannya banyak potongan.

Dari pernyataan KD total penghasilan anggota DPR-RI adalah 12 x 65 juta = 780 juta + 5 X Rp. 450 juta = 2.250 M + 8 x Rp. 140 juta = 1.120 M sehingga menjadi 4.150 M / tahun. Dikali 5 tahun atau satu priode anggota DPR-RI lebih kurang Rp. 20 M.

Eko Patrio dari Fraksi PAN, membenarkan pendapatan itu. Namun, di luar gaji, semua yang disebut penghasilan oleh KD, adalah hak masyarakat. Para anggota DPR -RI yang mengantarkan itu ke daerah pemilihannya masing-masing harus mempertanggungjawabkan semua dana tersebut. Tidak hanya dilengkapi berita acara, tetapi juga terutama pengeluaran itu harus diaudit.

Ini perkara besar.  Angka sekitar Rp 20 M pernah muncul di tahun 2015.
Saat itu Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan / memasukkan dana aspirasi ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Namun, usulan dana yang dikemas dalam Program Pembangunan Daerah Pemilihan itu ditolak pemerintah. Dianggap bertentangan dengan Nawa Cita atau sembilan program prioritas yang menjadi visi dan misi pemerintah Presiden Joko Widodo.

Next: Dana aspirasi total 11,2 T