Bali  

Rasa Keadilan dan Rancu Penegakan Tata Ruang di Badung

Ket Photo : ilustrasi net

Badung, Deliknews – Penegakan aturan hukum terkait tata ruang di Kabupaten Badung dinilai Ir. Ketut Sugiana sangat rancu dan kacau.

Beda gaya dan rasa dengan Kota Denpasar, seperti Tanah Timbul Muntig Siokan Sanur yang muncul dari hasil reklamasi dibawa arus air laut justru mendapat Sertifikat dari ATR/BPN dan dihibahkan kepada Desa Adat Intaran untuk dikelola.

Dibanding kawasan pantai Melasti, sebagai sempadan pantai yang ditata Desa Adat Ungasan menjadi asri nan indah guna pemasukan desa adat diungkapkan belakangan ini terkesan diobok-obok pemerintah sendiri. Semestinya juga jadi pertimbangan untuk mencarikan solusi, bukan malah pemimpin melapor ke polisi dan termotivasi ingin memasukkan Bandesa Adat ke jeruji besi.

“Kenapa Desa Adat Ungasan saja dilaporkan. Umpama Bandesa Adat Ungasan dan Prajuru adatnya dipenjara, sementara Desa Adat lain dan juga investor luar dibiarkan malah didorong untuk melakukan pengelolaan sempadan pantai dan tanah timbul seperti di Tukad Yeh Poh Canggu sebelah Hotel Lv-8, apakah itu keadilan? Terasa ganjil lah penegakan aturan. Seolah rasa keadilan itu berbeda-beda di NKRI,” singgung Ir. Ketut Sugiana yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Badung kepada wartawan di Badung Bali, Sabtu (09/07/2022)

Ketut Sugiana juga menyoal dan menyampaikan, sesungguhnya masih banyak pelanggaran Sempadan Pantai dilakukan investor di daerah Badung belum ditindak tegas di lapangan. Terlebih usaha hotel dan restauran yang notabene pemiliknya adalah pengusaha besar. Mesti faktanya sudah melanggar, terkesan tidak disentuh pemerintah dan aparat penegak hukum.

Untuk diketahui juga sebelumnya Bandesa Adat Jimbaran I Gusti Made Rai Dirga mengungkap, selain The Rock Bar (Ayana) ada enam (6) korporasi yang lain lagi menguasai pesisir pantai di Desa Adat Jimbaran disinyalir pihaknya melanggar sempadan pantai.

Berapa tempat pesisir itu dikatakan ada yang dijadikan privat pantai atau pantai tertutup yang dikelola korporasi tersebut sehingga warga adat setempat tidak boleh masuk sembarangan. Seperti yang terjadi sebutnya, pada lokasi The Rock Bar, Kubu Beach dan Raffles yang terletak di wilayah Banjar Mekar Sari Jimbaran.

“Jika pas ada upacara ‘melis’ menjelang Hari Raya Nyepi baru dikasi akses sama Raffles. Kalau kawasan Keraton Jimbaran Resort, Villa Hanani, Belmont, Inter Continental Bali Resort dan Four Season akses pantainya masih bisa dilalui warga,” sebut Bandesa Adat Jimbaran I Gusti Made Rai Dirga kepada wartawan di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung Bali, Minggu (10/04/2022)

Gusti Rai Dirga juga menjelaskan, mesti ke tujuh korporasi itu disinyalir mengelola pesisir pantai dalam wilayah (Wewidangan) Desa Adat Jimbaran namun disebutkan kontribusi kepada Desa Adat Jimbaran tidak ada.

“Tidak ada kontribusi real itu. Hanya saja dari manajemen Ayana memberi sumbangan upakara (untuk upacara Desa Adat Jimbaran-red) itu pun cuma-cuma sekira Rp 3,5 juta setiap bulan. Sementara pengeluaran oprasional kepengurusan dan biaya kegiatan Desa Adat Jimbaran hampir mencapai Rp 200 juta setiap bulan,” pungkas Gusti Rai Dirga. [ dn ]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.