Sidoarjo – Anggota DPR-RI terpilih periode 2024-2029 dari daerah pemilihan Surabaya-Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono, Selasa (30/7) mendatangi lokasi Jembatan yang menjadi akses utama warga Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Sidoarjo yang ambrol .

Dalam kedatangannya, pemilik sapaan akrab BHS ini berdialog langsung dengan lurah dan tokoh masyarakat desa setempat yang sebelumnya terisolasi akibat terputusnya jembatan yang dibangun pada tahun 1975, lantaran struktur bangunannya telah usang.

Kepada awak media, BHS mengatakan bahwa Pemkab Sidoarjo harus bertanggung jawab atas ambrol-nya jembatan Desa Kedungpeluk, sebab merupakan kesalahan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, karena mulai tahun 2020 kepala desa sudah meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan perawatan jembatan. Karena kondisinya yang sudah sangat memprihatinkan. Dan ini sudah diajukan setiap tahun, mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024 untuk dianggarkan perawatannya. Dan ternyata tidak ada respon dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bahkan setiap pengajuan selalu dicoret oleh Pemkab hingga sampai terjadinya ambrol, walaupun saat itu hanya dilewati satu kendaraan kecil.

“Karena itu akibat kelalaian dari Pemerintah , maka pemerintah kabupaten lah yang harus bertanggung jawab atas ambrol nya jembatan ini” Tegas BHS.

“Untuk diketahui bahwa akses jalan utama ini adalah merupakan akses untuk menuju ke Pelabuhan yang sudah direncanakan mulai Jaman Belanda. Karena disepanjang jalan jalan tersebut ditanami Pohon Asem yang mengelilinginya, untuk memperkuat struktur jalan di Jaman Belanda,” Imbuh BHS.

Bambang Haryo saat memberikan bantuan anggaran untuk mengurangi beban warga desa setempat/Foto : Istimewa

“Berarti sebenarnya jalan ini sudah ditargetkan atau diproyeksikan menjadi poros utama pada jaman belanda. Maka itu, Harus betul-betul diperhatikan. Apalagi akses itu juga untuk hasil perikanan dan pertambakan yang hasil hasilnya harus di kirim ke Sidoarjo Kota.” Lanjut BHS.

“Berarti bila putus, wilayah tersebut terisolasi dan ini sangat merugikan ekonomi dan keselamatan warga. Harusnya saat setelah ambrol, Pemerintah Kabupaten segera membangun jembatan darurat. Bukan malah warga yang melakukan inisiasi untuk melakukan pembangunan jembatan darurat dengan pembangunan dan biaya swadaya masyarakat yang saat ini sudah berfungsi untuk digunakan lewatnya kendaraan kecil dan motor. Dan malah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sekarang hanya menunggu kiriman jembatan Bailey yang belum tau kapan datangnya. Mana tanggung jawabnya?” Tanya BHS.

BHS meminta kepada Pemkab sebagai Tokoh Masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengganti semua biaya pembangunan Jembatan Darurat hasil swadaya masyarakat.

“Masa tidak mau? Saya saja langsung menyumbangkan 10 juta secara pribadi kepada warga untuk urun agar dapat mengurangi beban biaya warga dalam pembangunan jembatan.” Tanya BHS.

BHS juga menanyakan terkait pengiriman air minum PDAM DELTA ARTHA lewat truk. “Kenapa dilakukan pakai Truk? Ini berarti masyarakat sangat membutuhkan suplai air minum. Kan seharusnya melalui jaringan pipa PDAM.” Tegas BHS.

Menurut Lurah Desa Kedungpeluk jaringan pipa sudah dibangun 10 tahun yang lalu sampai ke dekat perumahan warga, hanya tidak dilanjutkan sampai ke perumahan. BHS menegaskan jaringan pipa primer dan sekunder yang sudah mencapai dekat perumahan warga, harusnya bisa dituntaskan dengan anggaran PDAM atau Pemerintah Daerah. Agar warga segera mendapatkan suplai air minum dari PDAM.

“Ingat loh, PDAM DELTA ARTHA belum bisa maksimal melayani warga, karena jaringan pipa masih tersambung di 37 % rumah di Wilayaj Sidoarjo. Padahal tarif PDAM Sidoarjo jauh lebih mahal dari tarif PDAM Surabaya. Ini termasuk kelalaian PDAM Sidoarjo, karena pipa tersier belum masuk ke warga di wilayah tersebut. Dan selama pipa belum terpasang BHS minta kiriman air PDAM lewat truk harus dibebaskan, atau paling tidak berharga murah dan BHS juga menyumbangkan 10 truk air minum untuk warga” Tutup BHS.