Magelang – Pembatasan jumlah kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur dinilai berpotensi menggerus perekonomian pelaku usaha di kawasan wisata tersebut. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyebut kebijakan pembatasan menjadi 1.200 pengunjung per hari berdampak langsung pada menurunnya aktivitas pariwisata dan daya beli masyarakat sekitar.
Dalam kunjungan kerja Tim Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI di Desa Wisata Wanurejo, Kabupaten Magelang, Jumat (7/11/2025), Bambang menyampaikan keprihatinannya terhadap aturan tersebut. Menurutnya, minat wisatawan untuk mengunjungi Borobudur tetap tinggi, bahkan mencapai 80 persen dari total wisatawan yang datang ke Jawa Tengah.
“Kebijakan pembatasan menjadi 1.200 turis ini sangat menyulitkan masyarakat yang ingin berkunjung. Dampaknya langsung terasa bagi pelaku UMKM dan warga yang menggantungkan hidup dari sektor pariwisata,” ujar legislator Fraksi Partai Gerindra itu, Senin (10/11/2025).
Bambang menilai penurunan jumlah wisatawan turut menekan pendapatan pedagang, pemilik penginapan, transportasi wisata, hingga pelaku seni dan budaya di kawasan Borobudur. Ia menekankan, ikon pariwisata kelas dunia tersebut sejatinya memiliki kemampuan menampung wisatawan lebih banyak.
Meski demikian, Bambang mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kebudayaan di bawah Menteri Fadli Zon yang mulai melonggarkan batasan jumlah wisatawan. “Kementerian sudah mengizinkan kuota wisatawan naik menjadi 4.000 orang, dan sedang diajukan menjadi 5.000. Harapannya bisa kembali mencapai 10.000 pengunjung per hari seperti sebelum pandemi,” jelasnya.
Bambang kemudian membandingkan Borobudur dengan beberapa situs budaya internasional yang dikelola tanpa pembatasan ketat, seperti kompleks candi di Vietnam dan Thailand hingga kawasan wisata Penang Hill di Malaysia. Ia menilai, pengelolaan Borobudur dapat lebih adaptif tanpa mengurangi aspek pelestarian cagar budaya.
Selain soal pembatasan, Bambang menyoroti kurangnya promosi terhadap desa-desa wisata yang mengelilingi kawasan Borobudur. Menurutnya, desa wisata memiliki peran besar dalam menciptakan pemerataan manfaat ekonomi pariwisata.
“Promosi desa-desa wisata masih sangat minim. Pemerintah dan industri perhotelan harus berperan aktif. Hotel-hotel di Jawa Tengah bisa ikut mempromosikan desa wisata melalui media promosi internal seperti televisi kamar,” ujarnya.
Ia berharap kerja sama pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dapat mendorong pengembangan desa wisata menjadi destinasi yang memperkaya pengalaman wisatawan.
“Jika promosi dilakukan dengan baik, wisatawan tidak hanya datang ke Borobudur, tetapi juga menjelajahi desa-desa wisata. Ini bisa membuka ruang ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” tutup Bambang
