Selasa, 8 September 2020 - 18:32 WIB

I Made Sumantra (kanan) didampingi kuasa hukumnya, I Wayan

I Made Sumantra (kanan) didampingi kuasa hukumnya, I Wayan "Tang" Adimawan. (Doc)

Babak Baru, Sidang Lanjutan Almarhum Frans BS dengan I Made Sumantra

Denpasar – Babak baru sidang lanjutan sengketa lahan antara almarhum Frans Bambang Siswanto (Frans BS) dengan I Made Sumantra selaku tergugat atau penggugat rekonvensi dan PT. Mulia Graha Tata Lestari (Pengelola dan Pemilik Hotel Bali Mulia) selaku penggugat intervensi kembali di gelar di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Senin (7/9).

Sidang dipimpin Ketua Majelis hakim, I Dewa Made Budi Watsara, S.H.dengan Nomor Perkara 414/Pdt.G/2019/PN Dps tertanggal 22 April 2019. Dalam sidang penggugat intervensi dalam hal ini Hotel Mulia menghadirkan saksi fakta dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Bali dan saksi ahli, Dr. Urbanisasi, SH.MH.CLA.

Adanya pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli memberikan keterangan saling terkait. Dengan kedudukan perolehan hak dari pihak Hotel Mulia sebagai pihak penggugat intervensi. Dimana terungkap, bawah tanah saat ini berdiri bangunan Hotel Mulia telah diperoleh sesuai mekanisme.

Dijelaskan, I Wayan Adimawan, SH, MH selaku kuasa hukum I Made Sumantra bahwa kami selaku tergugat yang sudah melepas SHM 707 atas nama Made Sumantra tahun 1996 berdasarkan akte pelepasan Hak No 77 Tahun 1996 di Notaris Priyatno kepada PT Mulia Graha Tata Lestari (pemilik Hotel Mulia Bali Resort,red).

Proses perjalanannya dikatakan Adimawan tentu pertama ada peninjauan. Kedua ada pengecekan data fisik dan lainya. Menurut pengacara ini sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) No 10 Tahun 1961, semua beres. Dan itu juga diungkapkannya dalam penyampaian saksi fakta selaku orang BPN sesuai dengan warkah saat persidangan.

“Menyoal sertifikat tanah tergugat Made Sumantra yang dinyatakan hilang, jelas bahwa sudah balik kembali dengan adanya perjanjian Kemufakatan Tanggal 5 Mei 1993. Perjanjian kemufakatan ini adalah satu bentuk perjanjian dan menurut ahli berdiri setara sehingga ketika hak dan kewajiban itu sudah selesai dinilai menjadi perjumpaan hutang,” terang Adimawan.

Menurutnya, perjumpaan hutang itu ketika seseorang memiliki suatu hutang atau piutang apakah bisa di kompensasi? Bisa menurut ahli. Kompensasi ini lah bentuk dari penilaian terhadap suatu barang . Disitu bahwa suatu perjanjian yang dibuat dengan sadar. Benar para pihak kemudian menujuk orang-orang, itu adalah perjanjian yang sah secara hukum dan melekat, dan bila melekat berdasarkan Undang-Undang, berdasarkan pendapat ahli, Hakim pun tidak bisa membatalkan perjanjian kemufakatan tanggal 5 Mei 1993.

“Saya dengan anda membuat perjanjian, perjanjian itu ketika benar sebagai mana perdata 1320 sepakat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang hakim sendiri pun tidak bisa membatalkan dalam perjanjian di maksud, tetapi dalam hal ini, pihak I Made Sumantra selaku tergugat sama sekali tidak mendapatkan salinan, padahal di situ terang dan jelas, perjanjian dibuat dalam rangkap tiga sehingga seharusnya masing-masing pihak dapat,” ungkap Adimawan.

Adimawan menegaskan, bahwa perjanjian kemufakatan itu sah dan mengikat para pihak kemudian tanah Eks Nyoman Endang yang pernah dibeli setengah oleh Frans BS, itu sudah selesai sudah final dalam perjanjian kemufakatan tanggal 5 Mei 1993.

“Karena ada perjumpaan hutang dan sudah di potong sebagai kompensasi pengembalian dalam perjanjian kesepakatan itu, sehingga tahun 1996 pak Made berhak untuk melepaskan ke pihak lain dan terbukti secara nyata bahwa selama puluhan tahun pihak Pak Frans BS tidak pernah mempermasalahkan.” Tegasnya.

Persoalannya, tegas Adimawan, setelah 25 tahun lahan dikuasai kliennya, kemudian muncul Frans BS melaporkan kliennya ke polisi dengan tuduhan telah memberikan keterangan palsu. “Saudara penggugat Frans mengadukan klien saya melakukan perbuatan melawan hukum dan klien saya divonis 6 tahun penjara diduga pemalsuan akta dokumen,” katanya.

Wayan menjelaskan bahwa berdasarkan PP Nomor 61, seharusnya mendengarkan semua pihak yang terkait. “Klien saya menjual tahun 1996 melepas sebelumnya sudah ada perjanjian pemufakatan tanggal 5 Mei 1993. Sudah ada perjanjian untuk menyelesaikan segala hal untuk menuntaskan perjanjian mereka

Artikel ini telah dibaca 124 kali

loading...
Baca Lainnya

Sertifikat Ganda Lahan Diklaim BPD Bali, Ini Penjelasan BPN Denpasar

Denpasar – Sengketa lahan sertifikat ganda yang berbuntut penguasaan lahan seluas 3,85 are dilakukan Bank...

Ruang Penyimpanan Warkah BPN Denpasar.

28 September 2020, 20:24 WIB

Bau Tak Sedap Tanah Diklaim BPD Bali di Jalan Gadung Menguat

Denpasar – Patut diduga ada tidak beres dalam penguasaan tanah warga seluas 3,85 are dilakukan...

Plang BPD di atas sebidang tanah di Jalan Gadung, Denpasar.

25 September 2020, 19:12 WIB

Sertifikat Ganda ! BPD Bali Bantah Serobot Tanah Tapi Tidak Tahu Muasal

Denpasar – Sebidang tanah luas 3,85 are di Jalan Gadung, Desa Dangin Puri Kangin, Kec....

Kepala Divisi Umum dan Kesekretariatan BPD Bali, IB Gede Ary Wijaya Guntur.

21 September 2020, 21:05 WIB

114 Tahun Pekik Semangat Perang Puputan Badung

Denpasar –  Kidung atau ‘kakawin babad’ cikal bakal pekik semangat perang ‘puputan’ diperdengarkan, bersaut dalam...

Ilustrasi

21 September 2020, 13:16 WIB

Terima Mandat Ketua Umum, Pengacara Wayan “Tang” Adimawan Nahkodai HAPI Bali

Denpasar – Pengacara millennial Bali, I Wayan Adimawan, SH., MH., mendapat mandat dari Ketua Umum...

I Wayan Adimawan, SH., MH.

15 September 2020, 17:41 WIB

Tolak Bali Jadi Surga yang Hilang, BIN Kawal Wujudkan Wisata Aman Berdasarkan Protokol Kesehatan

Bali merupakan salah satu daerah yang mengalami dampak ekonomi paling parah di Indonesia akibat Pandemi...

10 September 2020, 13:16 WIB

loading...