Rp1,3 Miliar Penyaluran LPG Subsidi Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Pertamina MOR I

LPG Subsidi 3 Kg
LPG Subsidi 3 Kg

Penatausahaan penyaluran LPG subsidi 3 Kg tidak tertib sehingga penyaluran sebanyak 2.156.151 Kg dengan nilai Rp14 miliar lebih tidak dapat dipertanggungjawabkan Pertamina melalui subpenyalur (pangkalan) di wilayah pemasaran atau Marketing Operation Region (MOR) l sampai dengan MOR VII, dan menjadi temuan BPK RI tahun 2019 lalu.

Pada MOR I, penyaluran LPG subsidi 3 Kg yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sekira Rp1,3 miliar.

Permasalahan ini ditemukan BPK dari pemeriksaan dengan uji petik. Artinya, bila diperiksa keseluruhan tidak tertutup kemungkinan akan tambah besar nilai subsidi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam penyaluran LPG subsidi 3 Kg di wilayah tersebut.

Baca juga: Rp14 Miliar Penyaluran LPG Subsidi Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Pertamina

Temuan BPK, Pertamina Sewa Genset Capai Rp17 Miliar

BPK Minta Yaqut agar Kemenag Pertanggungjawabkan Dana Bantuan Rp7,7 Miliar

Rincian dalam temuan di MOR I, 84 pangkalan yang tidak mengisi logbook sesuai kondisi riil, 5 pangkalan tidak membuat logbook, dan 23 pangkalan tidak diketahui penyalurannya.

Terdapat beberapa pangkalan tidak melakukan pencatatan penjualan dalam logbook dengan realisasi penyaluran, tidak membuat logbook secara tertib, dan pangkalan mengisi logbook tidak sesuai kondisi riil sehingga penjualan tidak dapat ditelusuri.

Logbook subpenyalur adalah buku catatan volume LPG tertentu yang ditetapkan untuk setiap pengguna LPG tertentu dan setiap pembelian LPG tertentu yang pencatatannya dilakukan oleh subpenyalur.

Ditemukan logbook memuat identitas konsumen tidak jelas, tidak ada paraf konsumen, logbook diparaf sendiri oleh subpenyalur dan kategori konsumen tidak jelas. Hal tersebut membuat penjualan LPG Tabung 3 Kg oleh pangkalan tidak dapat ditelusuri.

Selanjutnya, laporan bulanan agen dan logbook pengkalan melaporkan realisasi penyaluran lebih kecil daripada penerimaan agen, diketahui terdapat perbedaan penyaluran oleh pangkalan antara logbook pangkalan dengan laporan bulanan agen.

Catatan penyaluran pangkalan pada logbook lebih kecil dari pada penyaluran pada laporan bulanan agen, sehingga realisasi perbedaan penyaluran yang tidak dapat ditelusuri ke konsumen penggunanya.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, Keputusan Menteri ESDM Nomor 0298.K/10/DJM.S/2018 tentang Penugasan  PT Pertamina Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun 2019, Berita Acara Verifikasi ESDM atas penyaluran LPG Tabung  3 Kg Bulan Desember 2019, dan Memo VP Domestic Gas Nomor 485/F20200/2015-S3 tentang Kewajiban Pengisian Logbook Pangkalan LPG Tabung 3 Kg.

Menurut BPK permasalahan tersebut disebabkan salah satunya karena Pertamina kurang optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi penyaluran LPG 3 Kg.

Surat penyataan Pangkalan LPG 3 Kg menyebutkan bahwa Pertamina tidak pernah mengawasi pendistribusian sampai ke pangkalan, Juni 2021.
Surat pernyataan Pangkalan LPG 3 Kg menyebutkan bahwa Pertamina tidak pernah mengawasi pendistribusian sampai ke pangkalan, Juni 2021.

Sebelumnya pada 2021 lalu, hasil konfirmasi awak media dengan beberapa pangkalan menyebutkan bahwa tidak ada pengawasan pendistribusian dari Pertamina sampai ke pangkalan, bahkan pihak pangkalan bersedia membuat pernyataan.

Baca juga: Kasihan Warga, Gupardi Gaus Kritik Keras Pertamina Soal Kelangkaan Solar di Sumbar

Sebut Solar Lancar, Guspardi Gaus: Pertamina Sumbagut Lakukan Pembohongan Publik

Sementara, Unit Manager Commrel & CSR PT Pertamina Patra Niaga MOR I Sumbagut Taufikkurahman ketika dikonfirmasi mengatakan audit BPK dilakukan setiap tahunnya, dan apabila ditemukan ketidaksesuain akan ada konsekuensi.

“Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian melalui audit, maka pertamina melalui audit telah mendapatkan konsekuensi berupa administratif maupun pemotongan pembayaram subsidi dr negara. Lembaga penyalur maupun pangkalan yg terkena audit, diberikan pembinaan sesuai dengan mekanisme dan kontrak yang berlaku,” kata Taufikkurahman kepada deliknews.com via WhatsApp, Minggu (23/1/22).

Menurut Taufikkurahman, Pertamina tetap melakukan pengawasan. Namun ia tidak menjelaskan ketika ditanya bagaimana pengawasan dilakukan Pertamina dalam penyaluran LPG 3 Kg oleh pangkalan.

(Darlin)

Pos terkait

loading...