Rokok Ilegal Marak di Pasaman, Kinerja Bea Cukai Telukbayur Dipertanyakan

Rokok ilegal merek Hmind dan Luffman beredar luas di Pasaman
Rokok ilegal merek Hmind dan Luffman beredar luas di Pasaman

Padang, – Peredaran rokok ilegal di Provinsi Sumatera Barat termasuk di Kabupaten Pasaman makin marak seakan ada pembiaran, faktanya rokok tanpa cukai itu terus beredar bebas, belum terlihat adanya penertiban.

Atas persoalan ini, wajar saja kinerja Bea Cukai dipertanyakan. Maraknya peredaran rokok ilegal itu bukan tanpa alasan. Dapat dilihat peredarannya terus berkembang di Kabupaten Pasaman.

Peredaran rokok tanpa cukai bukan saja di warung-warung kecil, bahkan menurut informasi ada beberapa gudang rokok tanpa cukai ini di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

Baca juga: Diminta Ditertibkan, Rokok Ilegal Beredar di Pasaman Sumbar Rugikan Negara

Soal Rokok Ilegal, Ini Perintah Polda Sumbar ke Polres Pasaman

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007.

Artinya, apabila peredaran rokok ilegal tidak dicegah maka akan berdampak pada penerimaan negara, yang akan dikembalikan lagi kepada masyarakat.

Pertumbuhan peredaran rokok tanpai cukai ini tentunya bisa disebut sebagai potret kegagalan pihak Bea Cukai. Sebab, tampak selama ini rokok ilegal di Pasaman dari tahun ke tahun peredarannya makin marak, namun belum terlihat kinerja Bea Cukai.

Sebelumnya diberitakan beredarnya rokok ilegal di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat disoroti banyak pihak mulai dari masyarakat, ormas dan awak media, berharap bisa ditertibkan oleh pihak yang berwenang agar tidak merugikan negara dan meresahkan masyarakat.

Beberapa warung penjual rokok resmi di Pasaman merasa resah dengan keberadaan rokok ilegal, sebab menciptakan ketidakadilan berusaha bagi para pelaku usaha yang taat terhadap ketentuan perpajakan.

Berdasarkan informasi yang dirangkum, pemasukan cukai negara tahun 2021 sebesar Rp173,4 triliun, termasuk dari cukai rokok yang beredar secara resmi atau legal.

Sebanyak dua persen dari jumlah tersebut, atau senilai Rp3,5 triliun, akan dikembalikan kepada daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai ketetentuan yang berlaku.

Artinya apabila terjadi penurunan pemasukan bea cukai negara, tentunya akan berpengaruh kepada dana bagi hasil untuk daerah termasuk Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, DBH CHT yang diterima Kabupaten Pasaman mengalami penurunan seperti pada tahun 2019 senilai Rp209.985.000, dan tahun 2020 menurun menjadi Rp72.573.000. Besar kemungkinan penurunan bagi hasil ini disebabkan banyaknya peredaran rokok ilegal.

Sementara menurut Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Pasaman, Teguh, dikonfirmasi Dana Bagi hasil cukai tembakau tidak berdasarkan penjualan rokok, tapi berdasarkan hasil tembakau, karena Pasaman bukan penghasil tembakau maka hanya menerima bagi hasil merata daerah non penghasil dan besarannya yang menentukan pusat.

“DBH Cukai Hasil Tembakau sangat di pengaruhi hasil penjualan tembakau secara nasional, karena kita bukan penghasil maka kita menerima bagi rata se Indonesia,” kata Kepala Bakeuda Pasaman, Teguh, dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa (31/5/22).

Berdasarkan PMK No. 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, pada Pasal 2 ditegaskan bahwa DBH CHT digunakan salah satunya untuk mendanai program pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah.

Lain hal menurut Kepala Bakeuda Pasaman, Teguh, bahwa DBH CHT bukan digunakan untuk pemberantasan barang kena cukai ilegal, melainkan untuk daerah penghasil tembakau, bukan Kabupaten Pasaman.

Teguh belum memberikan penjelasan untuk apa saja digunakan DBH CHT yang diterima Kabupaten Pasaman.

Sementara Bea Cukai Telukbayur dikonfirmasi (2/6/22) bagaimana pihaknya menyikapi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pasaman, belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.