Padang, – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut berada di pusat perhatian publik, karena belum mencabut izin sejumlah agen LPG yang diduga bermasalah di Sumatera Barat terkait saran dan prasarana. Sementara sebelum izin agen atau kontrak, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi calon agen seperti kantor dan gudang sesuai dengan yang disyaratkan.
Ketegasan Pertamina Patra Niaga membingungkan ketika ada ditemukan agen yang tidak punya kantor dan gudang sesuai standar dari Pertamina Patra Niaga. Namun Pertamina tidak mencabut izin agen dimaksud, sanksi yang diberikan pada (1/9/23) kemarin hanya sebatas penghentian penyaluran sementara.
Padahal bila kantor dan gudang tidak sesuai ketentuan dari Pertamina Patra Niaga, tentunya mengancam keamanan dan distribusi LPG yang selama ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
“Pertamina Patra Niaga telah memberikan surat peringatan dan sanksi skorsing berupa penghentian penyaluran LPG 3 Kg sementara dalam waktu tertentu kepada agen PT RBN dan PT AAR”, kata Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, Minggu (2/9/23).
Penghentian penyaluran terhitung mulai tanggal 1 September 2023, namun tak dijelaskan sampaikan kapan penghentian itu. Sementara terhadap 3 agen lainnya seperti PT ATA, PT NNS, dan PT CKS, kata Satria masih dalam proses review.
Area Manager Comm, Rel & CSR maupun Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan belum mencabut izin dari agen-agen tersebut. Pertamina Regional Sumbagut sepertinya masih memberikan kesempatan bagi agen-agennya untuk melakukan perbaikan, termasuk memperbarui atau membangun kantor dan gudang yang sesuai dengan persyaratan.
“Kami menemukan bahwa beberapa agen sudah memiliki kantor dan gudang. Namun, perlu dilakukan perbaikan, termasuk perbaikan kantor, gudang dan alamat. Selain itu, ada agen yang sudah (baru) memiliki lahan untuk rencana pembangunan gudang,” terang Susanto August Satria.
Sedangkan sebelumnya pada rapat antara Komisaris dan Direksi Pertamina, Komisaris Utama (Komut) PT. Pertamina, Basuki Tjahja Puranama, yang akrab disapa Ahok, dengan tegas meminta agar sejumlah agen LPG bermasalah di Sumatera Barat segera dicabut izinnya.
“Saya sudah minta Direksi cabut izin agen – agen yang bermasalah,” kata Ahok kepada deliknews.com, Rabu (1/9/23) kemarin.
Kini publik mempertanyaan kenapa diawal penguruzan izin dan/atau ketika penyaluran sebelumnya Pertamina tidak bertindak, akankah tidak dilakukan pengecekan sarpras sebelum pemberian izin dan selama ini tidak ada pengawasan dari Pertamina?. Perihal ini sudah ditanyakan kepada Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, namun belum ada penjelasan.
Masih seputaran Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, bukan hanya masalah kantor dan gudang. Hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021 mengungkap fakta yang lebih mencegangkan. Terdapat penyaluran LPG Tabung 3 Kg sebanyak 123.415 tabung atau setara dengan 370.245 Kg dengan nilai subsidi mencapai Rp3.055.623.036,54 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di Regional Sumbagut termasuk di Sumatera Barat.
BPK menemukan bahwa subpenyalur atau pangkalan mengisi logbook tidak sesuai dengan kondisi riil, sehingga penjualan sebanyak 370.245 Kg tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Bahkan, dari 175 subpenyalur dari 74 penyalur atau agen, banyak di antaranya tidak memberikan informasi yang jelas dan sesuai dengan kondisi riil.
Pemeriksaan atas logbook mengungkap bahwa identitas konsumen tidak jelas, tidak ada tanda tangan konsumen, logbook diparaf sendiri oleh pangkalan, dan kategori konsumen juga tidak terdefinisikan dengan baik. Ini jelas melanggar peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.
BPK menyimpulkan bahwa sebanyak 74 penyalur LPG tabung 3 Kg di wilayah Regional Sumbagut tidak mematuhi ketentuan dalam perjanjian dengan Pertamina terkait administrasi penyaluran, dan Manajer Retail Sales Pertamina Regional Sumbagut kurangnya pengawasan dan pembinaan administrasi penyaluran LPG tabung 3 Kg.
Nilai temuan penyaluran LPG 3 Kg mencapai Rp3.055.623.036,54 ini hanya hasil pemeriksaan uji petik. Apabila dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pangkalan dari seluruh agen, tidak menutup kemungkinan nilai subsidi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan jauh lebih besar.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut telah dikonfirmasi terkait pengawasan penyaluran LPG 3 Kg termasuk temuan BPK, namun belum merespon, hingga berita ini diterbitkan.
Tinggalkan Balasan