Yogyakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia harus memiliki sistem transportasi laut yang tangguh. Industri galangan kapal dinilai sebagai faktor kunci dalam mendukung transportasi laut serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 8%.
“Negara kita adalah negara kepulauan, di mana 95% aktivitas transportasi dilakukan melalui laut. Oleh karena itu, segala tantangan yang dihadapi industri galangan kapal harus segera dicarikan solusi terbaik oleh pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian sebagai sektor utama dalam industri maritim nasional,” ujar Bambang Haryo dalam Focus Group Discussion (FGD) di PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, Sabtu (1/2/2025).
Pemilik sapaan akrab BHS ini juga menyoroti perlunya kebijakan strategis untuk memperkuat industri perkapalan domestik agar mampu bersaing secara global dan memenuhi kebutuhan armada nasional.
Industri Galangan Kapal Kunci Pertumbuhan Ekonomi
Senada dengan Bambang Haryo, Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 8% hanya bisa tercapai jika didukung oleh transportasi umum yang kuat, termasuk sektor pelayaran nasional.
“Dukungan penuh dari pemerintah terhadap industri galangan kapal menjadi faktor yang sangat krusial dalam mewujudkan target tersebut,” kata Khoiri.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memberikan stimulus bagi industri galangan kapal dalam negeri, baik melalui kebijakan insentif, regulasi yang mendukung, maupun kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha perkapalan.
Tingginya Biaya dan Pajak Jadi Kendala
Perwakilan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Munir Muradi, mengatakan terkait tingginya biaya tambahan yang membebani industri galangan kapal pihaknya akan melakukan kajian ulang terhadap sejumlah beban yang ada serta mencari solusi agar kontribusi dari pihak terkait dapat lebih optimal.
“Banyak kebijakan pemerintah yang seharusnya lebih berpihak kepada industri galangan kapal nasional. Diperlukan upaya serius untuk mendukung industri maritim agar dapat lebih berkembang. Di negara lain seperti China, dukungan terhadap industri galangan kapal sangat komprehensif, mulai dari stimulus hingga fasilitas pelabuhan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Anita Pujiutami, menegaskan bahwa kondisi industri galangan kapal di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan.
“Sesuai yang disampaikan Presiden Prabowo melalui Staf Khusus Bapak Hasyim, industri ini sedang tidak baik-baik saja,” ujar Anita.
Meskipun memiliki kapasitas untuk membangun kapal dengan berbagai tipe, industri galangan kapal masih membutuhkan kebijakan pemerintah serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar dapat berkembang secara optimal.
“Kami berharap industri galangan kapal di Indonesia bisa berkembang guna mendukung visi-misi Presiden Prabowo dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Untuk itu, kami memerlukan kebijakan pemerintah dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna mendorong industri galangan kapal secara maksimal,” tambahnya.
Anita juga menekankan perlunya penyederhanaan perizinan dan pengurangan biaya konsultan agar industri galangan kapal lebih kompetitif.
Selain itu, aspek perpajakan menjadi salah satu prioritas utama yang perlu diperhatikan. Menurut Anita, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini dibebankan kepada industri galangan kapal seharusnya dihapus atau disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di industri pelayaran maupun kawasan Free Trade Zone (FTZ) agar daya saing industri perkapalan semakin meningkat.
“Dengan kebijakan pajak yang lebih mendukung, industri galangan kapal nasional dapat tumbuh lebih pesat dan mampu bersaing secara global,” pungkas Anita.
