SIDOARJO — Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendorong para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Sidoarjo untuk memperluas jangkauan pasar. Langkah strategis tersebut dapat dicapai melalui percepatan pemenuhan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh BHS saat meninjau IKM Rics Collection, produsen mainan anak-anak di Sidoarjo, Senin. Ia menegaskan pentingnya intervensi nyata agar pelaku usaha lokal mampu tumbuh secara berkelanjutan serta memperluas penyerapan tenaga kerja di daerah.
“Industri kecil dan menengah seperti ini harus kita dukung agar bisa naik kelas. Kalau usahanya berkembang, serapan tenaga kerjanya akan semakin banyak dan bisa menumbuhkan ekonomi di Sidoarjo,” ujar BHS di lokasi kunjungan.
Dalam peninjauan tersebut, BHS menemukan kendala utama yang dialami pelaku usaha, yakni rumitnya proses pengurusan sertifikasi TKDN. Padahal, produk mainan anak garapan Rics Collection secara faktual telah mengantongi nilai TKDN hingga 60 persen.
Melihat kondisi tersebut, BHS berjanji akan menjembatani persoalan ini ke tingkat pusat. Pihaknya berencana membawa aspirasi tersebut ke Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Dirjen IKMA) Kementerian Perindustrian.
“TKDN ini perlu dibantu proses sertifikasinya. Saya akan sampaikan kepada Dirjen IKMA agar IKM seperti ini bisa memenuhi persyaratan dan mendapatkan kesempatan mengikuti pesanan-pesanan pemerintah,” tegasnya.
Menanggapi komitmen tersebut, pemilik Rics Collection, Supriyono, menyampaikan apresiasinya atas perhatian Legislator DPR RI dan pemerintah daerah. Ia optimistis kelancaran sertifikasi TKDN akan membuka keran pesanan baru bagi usahanya.
“Mudah-mudahan bantuan untuk masalah TKDN ini bisa terwujud, supaya pesanan-pesanan kami bisa meningkat,” kata Supriyono.
Langkah konkret juga disiapkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo, Mochammad Hudori, memastikan pihaknya siap mengawal seluruh proses legalitas hingga penerbitan sertifikat.
“Kami cek legalitas usaha IKM ini, kemudian sampai di mana proses sertifikasi TKDN dan dokumen apa saja yang diperlukan. Kami usahakan membantu agar sertifikasi tersebut bisa tercapai,” pungkas Hudori.
