Makassar — Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Mandai di Kabupaten Maros dan Makassar New Port (MNP), Kamis (12/6/2025), untuk menyerap aspirasi pelaku usaha serta meninjau langsung infrastruktur transportasi dan logistik di Sulawesi Selatan.
Di Stasiun Mandai, BHS disambut oleh Kepala Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel, Deby Hospital. Sementara di MNP, ia diterima perwakilan Pelindo Regional 4, perwakilan INSA, serta Kepala Kantor KSOP Utama Makassar, Jon Kenedi.
Dalam kunjungannya, legislator dari Fraksi Gerindra ini menyoroti pentingnya integrasi antara jalur Kereta Api (KA) Trans Sulawesi, MNP, dan kawasan industri sebagai langkah strategis dalam menurunkan biaya logistik nasional.
“Kereta api harus terhubung langsung ke MNP dan kawasan industri. Ini akan menjadi solusi jangka panjang untuk menampung industri dari Jawa yang sudah padat, agar bisa dialihkan ke Makassar,” kata BHS.
Ia menilai, pembangunan jalur penghubung dari stasiun terdekat ke MNP yang berjarak sekitar 14 kilometer bukan hal yang sulit. Estimasi biaya pembangunan rel KA sekitar Rp32 miliar per kilometer dianggap sebagai investasi logistik yang sangat potensial.
Lebih jauh, ia mendesak pemerintah mempercepat penyelesaian proyek KA Trans Sulawesi, terutama rute Makassar–Parepare. BHS menegaskan bahwa integrasi ini tidak hanya akan mendukung mobilitas penumpang, tetapi juga menjadi tulang punggung angkutan logistik.
Namun demikian, BHS juga mengkritik letak sejumlah stasiun KA Trans Sulawesi yang dinilai kurang strategis karena jauh dari pusat kota. “Stasiun seharusnya dibangun di pusat-pusat keramaian. Di luar negeri, konsepnya jelas: dari kota besar ke kota kecil, lalu kembali ke kota besar,” ujarnya.
Terkait pengelolaan MNP, BHS memberikan apresiasi kepada Pelindo dan seluruh instansi pelabuhan. Ia menyebut, kapasitas MNP yang mencapai 2,5 juta TEUs masih jauh dari maksimal, dengan realisasi saat ini baru sekitar 750 ribu TEUs.
“Optimalisasi MNP sangat diperlukan, apalagi jika Pelabuhan Makassar benar-benar difungsikan sebagai hub ekspor-impor nasional. Kita perlu dorong kebijakan yang mendukung pemindahan beban dari pelabuhan-pelabuhan di Jawa ke sini,” kata BHS.
Kepala BPKA Sulsel, Deby Hospital, mengungkapkan bahwa sejak pertama kali beroperasi, KA Trans Sulawesi telah mencatatkan 36 ribu penumpang hingga April 2025. Tingginya animo masyarakat, menurutnya, didorong tarif yang sangat terjangkau, berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000.
Soal integrasi KA dengan pelabuhan, Deby menyebut progres pengadaan lahan sudah mencapai 70 persen. “Sisanya tinggal proses transfer aset milik pemerintah daerah, bukan pembebasan tanah biasa. Kami optimistis jika terwujud, biaya logistik bisa ditekan signifikan,” katanya.
Sementara itu, Kepala KSOP Utama Makassar, Jon Kenedi, menegaskan bahwa pihaknya tengah berupaya meningkatkan volume peti kemas di MNP menjadi 1,5 juta TEUs. Ia berharap kebijakan larangan tujuh komoditas impor masuk lewat pelabuhan di Jawa segera direalisasikan, agar distribusi bisa lebih merata dan MNP bisa berfungsi maksimal.
