JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipastikan akan menerima penyerahan pengelolaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dari Badan Pengelola Investasi Danantara pada 15 September mendatang. Pemerintah saat ini tengah merumuskan skema model bisnis terbaik untuk menyelesaikan kewajiban finansial proyek strategis tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa proses penyelesaian utang Whoosh akan melibatkan lembaga pendukung di bawah naungan kementeriannya. Pihaknya berencana memanfaatkan Badan Layanan Umum (BLU) atau Special Mission Vehicle (SMV) milik Kemenkeu untuk mengelola skema pembayaran tersebut.
“Masih kita diskusikan, itu tanggal 15 yang jelas akan diserahkan oleh kita, 15 September,” ujar Purbaya saat memberikan keterangan di kantornya, Jakarta Pusat.
Purbaya menambahkan bahwa opsi penggunaan lembaga pengelola tersebut masih terus dipertimbangkan secara matang. “Kita masih godok bentuknya yang paling pas seperti apa melibatkan beberapa SMV dari Kementerian Keuangan. Dua (SMV) mungkin,” beber Purbaya terkait rencana teknis penanganan beban utang.
Skema pengambilalihan kewajiban Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh Kemenkeu menjadi salah satu opsi utama yang digodok pemerintah sejak pertengahan tahun ini. Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, sebelumnya membenarkan bahwa opsi ini masuk dalam pembahasan intensif untuk menuntaskan masalah finansial Whoosh.
“Iya, kemungkinan, ini sedang kita… insyaallah mudah-mudahan sebentar lagi selesai, kita pikirin satu-satu kan,” ungkap Dony di Kompleks Istana Kepresidenan.
Dony menegaskan bahwa langkah ini diambil agar perusahaan BUMN yang tergabung dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dapat kembali fokus pada bidang usahanya masing-masing. Pemerintah ingin memastikan BUMN seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk beroperasi sesuai keahlian inti sebagai kontraktor tanpa terbeban proyek kereta cepat.
Saat ini, konsorsium empat BUMN Indonesia memegang 60 persen saham PT KCIC sebagai pengelola utama Whoosh, sementara 40 persen sisanya dimiliki oleh konsorsium perusahaan asal China. Penyerahan pengelolaan utang ke Kemenkeu diharapkan menjadi solusi permanen atas struktur keuangan konsorsium tersebut.
